Gubernur Jatim Khofifah, Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.
Selaraskan Peta Dasar Pengentasan Kemiskinan
Pemprov, Bhirawa
Permasalahan kemiskinan diharapkan dapat menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi hingga pemerintah daerah. Karena itu, sinergi antara setiap level pemerintahan harus diperkuat agar akselerasi penanganan kemiskinan dapat dilakukan.
Seperti diungkapkan Gubernur Jatim Dra Hj Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, sinergi yang dapat dibangun ialah dengan menyelaraskan peta dasar pengentasan kemiskinan di daerah. Selanjutnya, diperlukan intervensi program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga pusat.
“Jadi kita bangun sinergi dan komunikasi yang lebih fokus, agar energi dari pusat bisa ditarik ke daerah,” tegas Gubernur Khofifah saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (21/2) siang.
Gubernur Khofifah mengatakan, melalui sinergi tersebut, pemerintah bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah masyarakat miskin yang harus ditangani, serta cara penanganan yang tepat agar mereka lebih sejahtera. Contohnya, program Kementerian Pertanian disinergikan dengan peta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jatim.
“Jadi kita bisa menghitung, misalnya PKH sudah mendapat bantuan 50 ayam. Sehingga dalam tahun ketiga mereka sudah bisa mandiri,” katanya sembari menambahkan, pemerintah daerah harus dilibatkan saat pemerintah pusat menyusun peta kebutuhan daerah, seperti rencana induk pengembangan industri.
Usulan Gubernur Khofifah disambut baik oleh Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI Dedi Nursyamsi. Menurunya, sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan berdampak signifikan terhadap suksesnya pembangunan di daerah.
Dedi mencontohkan, salah satu program yang telah dilakukan Kementan adalah program Selamatkan Rawa Sejaherakan Petani (Serasi). Program ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Sebelum implimentasi di lapangan, Mentan RI telah berkomunikasi dengan gubernur, dan diteruskan ke pimpinan dibawahnya.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan gubernur, dan bupati/walikota di provinsi tersebut,” katanya seraya mengimbuhkan, melalui koordinasi tersebut dihasilkan data yang akurat dan cocok antara pemerintah pusat dengan pemda, serta diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan.
Sementara itu dalam sambutannya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, terdapat dua cara untuk memajukan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan per kapita suatu daerah. Yang pertama adalah melalui industri manufaktur, kemudian yang kedua, melalui sektor jasa, khususnya pariwisata atau tourism.
“Mengapa industri manufaktur? Karena semurah-murahnya UMR di daerah adalah Rp. 2,5 juta. Dan dalam 1 hektare industri, bisa mempekerjakan 200 orang,” katanya.
Karena itu, Wapres JK-sapaan akrabnya, mendorong kepala daerah agar lebih optimal mengelola potensi masing-masing daerahnya. Contohnya, daerah penghasil sawit harus meningkatkan hasil sawitnya, daerah penghasil kopi harus bisa menambah produksinya melalui pemanfaatan teknologi.
Wapres JK lantas mencontohkan pesatnya pembangunan dan di Pulau Jawa. Ini karena banyak industri, yang membutuhkan banyak lapangan kerja, dan didukung banyaknya permintaan konsumen terhadap barang-barang industri. “Pemerintah juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang baik, jika ingin daerahnya berhasil di industri,” ujarnya.
Selain industri, lanjut Wapres JK, sektor lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah adalah jasa, salah satunya jasa pariwisata. Ini karena negara Indonesia dianugerahi alam yang indah, baik gunung, pantai, dan wisata alam lainnya, lalu suhu udara yang relatif stabil, dan cuaca yang sangat bersahabat.
“Kita tidak seperti negara Eropa atau Amerika yang sangat dingin, pun seperti Australia yang panasnya bisa lebih dari 45 derajat,” pungkas dia. [tam]
