Teks foto: Tampak Wali Kota, Maidi, Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto dan Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Subakri saat mengikuti prosesi penyerahan DIPA secara virtual, Kamis (26/11). [sudarno/bhirawa]
Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun Anggaran 2021 lebih cepat dari biasanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyerahkan DIPA dan TKDD tersebut di Istana Negara, Kamis (26/11/2020).
Sementara, kepala daerah mengikuti prosesi penyerahan secara virtual dari tempat masing-masing. Tak terkecuali, Wali Kota Madiun, Maidi.
Penyerahan lebih awal ini merupakan upaya pemerintah pusat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan pembangunan strategis.
Presiden Jokowi menyebut belanja pemerintah merupakan penggerak utama ekonomi ditengah kelesuan. Karenanya, presiden menginstruksikan APBN harus segera dibelanjakan. Presiden berharap Januari 2021 sudah mulai ada pergerakan. Terutama kementerian dan Lembaga yang memiliki anggaran besar.
”Lakukan lelang sedini mungkin. Ini penting untuk menggerakkan ekonomi di kuartal pertama 2021. Bantuan sosial, Januari sudah ada pegerakan. Segera diberikan kepada penerima manfaat agar belanja masyarakat meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah,” kata presiden.
Begitu juga dengan APBD. Presiden berharap APBD dilaksanakan dengan cepat, cermat, efektif, dan tetap sasaran. Gerak cepat tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, dunia tengah dalam kondisi kritis akibat pandemi Covid-19. Karenanya, butuh pemikiran dan langkah cepat untuk menekan dampak yang muncul akibat pandemi tersebut.
”Kita bergerak lebih cepat, semangatnya harus beda dalam kondisi seperti ini,” ajaknya. Dalam penyerahan DIPA dan TKDD itu mengemuka besaran belanja negara 2021 yang dialokasikan Rp2.750 triliun. Besaran itu meningkat 0,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Rp1.032 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk kementerian dan lembaga. Sedang, besaran Transfer Daerah dan Dana Desa dialokasikan Rp795,5 triliun.
Presiden menyebut terdapat empat fokus utama dalam 2021 nanti. Pertama, penanganan kesehatan terutama terkait Covid-19 dengan fokus utama pada vaksinasi. Fokus kedua kepada perlindungan sosial terutama bagi kelompok kurang mampu dan rentan. Fokus ketiga untuk pemulihan ekonomi khususnya perhatian kepada UMKM dan dunia usaha. Sedang, keempat lebih kepada reformasi struktural.
Wali Kota Madiun, Maidi mengaku siap melaksanakan instruksi presiden untuk segera bergerak cepat. Bahkan, hal itu sudah dilakukan di tahun ini. Terutama terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Upaya pencegahan terus dilakukan sedini mungkin.
Sementara itu pembangunan sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi juga sudah dilakukan. Seperti diketahui, tempat-tempat baru bermunculan di Kota Madiun. Destinasi anyar itu disiapkan sebagai lompatan ekonomi usai pandemi nanti.
”Prinsipnya kita siap dan sudah melaksanakan. OPD terus kita dorong untuk cepat dan cepat. Termasuk dalam pembahasan APBD 2021 kemarin, di saat daerah lain belum mulai kita sudah pengesahan. Nah, upaya-upaya ini untuk percepatan perwujudan cita-cita kita bersama. Kesejahteraan masyarakat,”tegas Wali Kota. [dar]
