Gubernur Sebut Tak Boleh Ada Paksaan, Sumbangan Harus Sukarela dan Tatakelolanya Harus Transparan
Dindik Jatim, Bhirawa
Komitmen Pemprov Jawa Timur dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang berintegritas, dan akuntabel terus dibuktikkan. Salah satunya melalui penandatanganan pakta integritas yang dilakukan Dindik Jatim bersama 1.727 lembaga SMA, SMK dan SLB negeri, Komite sekolah dan 24 Kepala Cabang Dindik Wilayah Jatim, Jumat (21/7).
Langkah ini diinisiasi langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Kepada mereka, Gubernur Khofifah mengajak kepala sekolah serta komite sekolah untuk memiliki komitmen yang sama. Khususnya, agar kepala sekolah maupun komite sekolah melaksanakan tugas sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016. Terutama untuk menghindarkan penarikan pungutan yang tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.
“Permendikbud 75/2016 memberikan ruang bagi peran serta masyarakat termasuk komite sekolah untuk memberikan support pada kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya ekstrakulikuler, olimpiade, atau kegiatan lain yang menyangkut peningkatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah,” kata Khofifah.
Biasanya, lanjut dia, untuk memberi support itu, ada penarikan sumbangan atau bantuan yang dilakukan oleh komite.
“Maka saya tekankan jika ada pungutan sumbangan maupun bantuan harus betul-betul atas dasar keputusan rapat dan dilakukan secara sukarela,” tegasnya.
Khofifah menambahkan, dengan adanya pakta integritas ini, semua harus sepaham bahwa pungutan yang dilakukan komite atau sekolah tidak boleh memaksa atau mewajibkan. Termasuk tidak boleh ditargetkan dengan nominal tertentu.
“Tidak ada yang boleh mewajibkan apalagi diwajibkan harus dengan angka tertentu. Semua perencanaan anggaran yang dilakukan Komite harus transparan Akuntabel dan Kredibel,” tandas Khofifah.
Tidak hanya itu, mantan Menteri Sosial ini juga menegaskan setiap proses perencanaan program yang dilakukan oleh komite tujuannya harus jelas tujuan dan peruntukannya. Serta harus ada sistem pengawasan berupa berita acara yang dicatatkan pada saat rapat komite.
“Berita acara ini menjadi penting. Berita acara juga ditandatangani para anggota rapat dan kemudian dilaporkan pada kepala sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Khofifah berharap, dengan penandatanganan pakta integritas maka capaian prestasi pendidikan yang diterima Jawa Timur juga diikuti tata kelola yang sangat baik pula. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komite sekolah yang telah menunjukkan kegotongroyongan dalam membantu para siswa menjalankan proses belajarnya di sekolah.
“Kami berterima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komite SMAN 5 Surabaya bahwa ada suasana kegotongroyongan, suasana untuk saling membantu agar anak-anak kita tetap bisa memperoleh pendidikan dengan baik ,” ucapnya.
Atas apa yang dilakukan Jatim ini diapresiasi, Irjen Kemdikbudristek Chatarina Maulina. Menurutnya penandatanganan ini menunjukkn komitmen tinggi pemerintah daerah dan jajaran pemerintahan untuk mewujudkan pendidikan menengah dan khusus yang berintegritas dan bebas dari korupsi juga perilaku koruptif.
“Perilaku koruptif dalam pembelajaran akan menghambat pengembangan pendidikan juga pendidikan nasional dan tujuan cita-cita kita dalam mesejahterakan masyarakat,” tegas Chatarina.
Ia juga menjabarkan, berdasarkan Data Indonesia Corruption Watch (ICW) pendidikan di Indonesia masih bertahan di angka 5 besar. Paling besar tindak korupsi ada di pengelolaan anggaran BOS, Penyaluran KIP, Pengadaan barang Jasa, Jual Beli Seragam, Jual Beli Bangku saat PPDB, dan penyaluran honor GTT/PTT.
“Pemerintah menyadari pembiayaan meningkatkan kualitas pendidikan sangat tinggi. Di lain sisi, anggaran fungsi pendidikan yang dibiayai APBN, dan APBD juga belum mampu mengcover sepenuhnya. Perlu adanya bantuan masyarakat dalam yang mana berdasarkan Permendikbud no 75 tahun 2016 bisa dihimpun melalui masyarakat yakni komite. Dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan berintegritas,” papar dia.
Ia juga menegaskan penandatanganan pakta integritas bukan kegiatan formalitas. Tapi komitmen dari hati dan pikiran untuk bersama-sama membangun pendidikan yang berintegritas.
Ditambahkan Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai, pakta integritas merupakan inisiasi Gubernur Khofifah yang melihat informasi yang berkembang pesat. Selain itu, adanya laporan tentang pungutan liar (pungli) di sekolah yang terus diterima Pemprov Jatim maupun Dindik Jatim.
Paling banyak, tambah dia soal penarikan SPP di SMA negeri, itu hasil komitmen dengan komite tapi tidak menyebutkan angka. Padahal, pemprov Jatim telah menjamin pembebasan biaya pendidikan melalui program Tis-Tas (Gratis-Berkualitas).
“Setelah kami cek dan minta komitmen dari kepala sekolah dan komite ternyata sebagian kecil saja dan sudah diluruskan. Ibu Gubernur sudah menginisiasi agar jangan lagi ada seperti ini, semua punya komitmen sama yang jelas bahwa kita harus memiliki pakta integritas baik itu kepala sekolah maupun komite,” tegas Aries.
Hal tersebut juga diperkuat dengan aturan Permendikbud no 75 Tahun 2015 bahwa tidak boleh ada sumbangan yang sifatnya mentargetkan atau menyebut angka. Dana partisipasi harus sesuai dengan apa yang diberikan. Maka dengan pakta integritas akan jelas mana tugas komite dan kepala sekolah.
“Itu yang akan menjadi breakdown mereka, tugas mereka harus menjaganya, kalau keluar dari rule harus disanksi, apakah sanksi peringatan atau sampai pemecatan,” jelas pria yang juga menjabat Pj Wali Kota Batu ini.
Aries juga menekankan jika ditemukan sekolah yang masih melakukan pungli usai penandatanganan Pakta Integritas ini, pihaknya akan menindak tegas dengan penyertaan bukti yang dibawa oleh masyarakat atau pelapor.
“Kita beri sanksi keras. Sanksi 1, 2 hingga paling berat pemecatan. Sanksi kita berdasarkan aturan dalam ASN jika ditemukan pelanggaran,” katanya.
Aries berharap pungutan liar (pungli) atau sumbangan lainnya yang sifatnya memaksa tidak terjadi lagi hingga tahun berikutnya. Langkah pakta integritas ini pun, lanjut Aries mendapatkan apresiasi dari Irjen Kemendikbud bahwa yang dilakukan Jatim ini bagus dan bisa menjadi contoh provinsi lain.
“Insyaallah provinsi lain bisa melakukan hal sama, karena PPDB tidak hanya SMA, SMK tapi SMP dan SD juga,”tambah dia.
*Lepas Siswa Ke Ajang WICO*
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Khofifah melepas 10 orang siswa asal SMAN 10 yang akan mengikuti World Invention Creativity Olympic (WICO) dalam karya ilmiah tingkat dunia mewakili Indonesia di Seoul Korea Selatan pada 25-31 Juli 2023.
“Selamat untuk anak-anakku yang akan berangkat ke Korea Selatan dalam program WICO. Tanggal 25 akan mulai mengikuti kompetisi untuk menunjukkan karya ilmiah siswa Indonesia khususnya Jawa Timur dari SMAN 10 Surabaya. Semoga.lancar sukses dan kembali membawa medali emas. Amin,” pesannya. [ina]
