Anggota KPU Hadar Nafis Gumay (tengah) menerima dokumen dan bukti gambar insiden kisruhnya pemungutan suara Pilpres 2014 Hongkong dari Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah (kanan) dan Analis Kebijakan Migrant CARE Wahyu Susilo (kiri) di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/7).
Jakarta, Bhirawa
Migrant Care mendesak pelaksanaan pemungutan suara susulan untuk warga Negara Indonesia pemilih yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih mereka Minggu (7/7) di Victoria Park, kata Direktur Eksekutif Anis Hidayah di Jakarta, Senin ( 7/7) kemarin.
“Kami meminta lembaga penyelenggara pemilu memfasilitasi banyak pemilih di Hongkong, yang sebagian besar adalah buruh migran, agar dapat menggunakan hak pilih mereka untuk Pilpres,” kata Anis ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.
Oleh karena itu, Migrant Care akan mengadukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena tidak memfasilitasi hak warga Negara Indonesia pemilih.
“Hari ini (Senin) kami melapor ke Bawaslu dengan alat bukti berupa video dan testimoni dari teman-teman buruh migran di sana. Satu hak suara saja itu sangat berarti, apalagi ini ada banyak yang tidak terfasilitasi,” kata Anis.
Dia menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) karena mengabaikan saran dari perwakilan Migrant Care di Victoria Park untuk mencari alternatif dalam mengakomodasi hak pemilih.
“Sejak pagi, pemilih sudah memadati separuh lapangan (Victoria Park). Kalau PPLN sudah menyosialisasikan bahwa TPSLN buka pukul 09.00-17.00 waktu setempat, mestinya ketika sudah pukul 16.00 disusun strateginya seperti apa sehingga jangan sampai ada kerumunan pemilih yang sudah datang ke sana tapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya,” jelasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan keterbatasan waktu pemungutan suara tersebut merupakan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Hongkong karena lokasi TPSLN berada di kawasan publik milik Pemerintah setempat.
“Akan berbeda jika TPSLN itu ada di kantor Kedutaan atau Konjen kita di sana. Jadi harus dihormati juga peraturan dan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah setempat,” kata Hadar.
Seperti yang beredar dalam video jejaring sosial, ratusan warga negara Indonesia pemilih melancarkan aksi protes karena merasa dihalangi-halangi untuk menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7). Ratusan WNI tersebut protes karena ketika mereka tiba di Victoria Park, tempat belasan TPSLN didirikan, setelah pukul 17.00 waktu setempat.
Mereka meneriakkan kalimat-kalimat bernada protes dan seringkali menyebutkan nama salah satu calon presiden, yang seharusnya aksi berbentuk kampanye tersebut tidak boleh dilakukan pada hari tenang maupun pemungutan suara.
Bawaslu Sesalkan Manajemen KPPSLN
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron menyesalkan manajemen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di Hongkong hingga mengakibatkan banyak pemilih terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.
“Soal pemungutan di Hongkong itu inti persoalannya pada manajemen, bagaimana KPPSLN mengelola waktu dan tempat. Pemungutan suara di luar negeri ini pengaturannya berbeda sekali dengan di dalam negeri. Kami sangat menyayangkan sifat manajemennya sehingga sampai kejadian seperti itu,” kata Daniel ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.
Terkait keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pemerintah Hongkong, Daniel mengatakan penyelenggara Pemilu tidak dapat memaksakan untuk meminta penambahan waktu. Namun, lanjut dia, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki seharusnya KPPSLN dapat mengantisipasi terjadinya penumpukan pemilih dengan menyediakan sejumlah alternatif penyelesaian masalah. [ant.ira]
