Pendidikan, Ekonomi dan Politik Harus Mainkan Peran

Beberapa tokoh seperti Sekretaris Umum PP Muhammdiyah Dr. Abdul Mu’ti (kiri), Dewan Pembina Nusrcholis Madjid, Rais Syuriah PBNU K.H. Ahmad Ishomuddin dan Jaringan Gusdurian Inaya Wulandari Wahid (kanan) menjadi pembicara Kajian Titik Temu.

Upaya Pembangunan Manusia dalam Perspektif Pancasila
Surabaya, Bhirawa
Universitas Airlangga kembali membuka ruang diskusi untuk kajian multikulturalisme di Indonesia. Ini sebagai bentuk kesiapan Bangsa Indonesia dalam menyiapkan pembangunan manusia yang juga tengah menjadi fokus utama pemerintah.
Forum diskusi yang dinamakan Kajian Titik Temu, Membangun Manusia Indonesia dalam Perspektif Pancasila ini bekerjasama dengan Nur Nurcholish Madjid Society dan Yayasan Indonesia Barokah Sejahtera, Rabu (20/11) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Dewan Pembina Nurcholis Madjid Society, Yudi Latif, juga menyoroti adanya ideologi alternative yang belakang menjadi isu di Indonesia.
Menurut Yudi, munculnya ideologi itu sebenarnya sebagai bentuk kritik adanya masalah terhadap penyelenggara negara. Ia menilai, jika Pancasila sungguh – sungguh ditanamkan dan dimungkinkan secara efektif dalam tata kelola nilai didikan dengan menilik di berbagai reliable pendidikan, tata kelola negara diperbaiki, maupun tata material sejahteranya mengarah pada keadilan, semestinya ideologi ideologi alternative tidak punya tenaga.
“Artinya ini justru panggilan bagi negara untuk lebih bersungguh – sungguh. Jangan Pancasila hanya sekedar goyang lidah. Tetapi tiga aspek Pancasila harus dijalankan secara konsisten. Tata nilai lewat pendidikan, tata kelola negara harus sejalan dengan Pancasila dan tata kelola keadilan harus diperbaiki. Sehingga hidup rukun, adil, damai, orang tidak akan tertarik kelur dari pikiran pikiran Pancasila,” ungkap Yudi.
Sehingga, kata Yudi, ibarat mereka keluar dari lingkaran Pancasila semestinya negara akan senang jika mereka kembali lagi ke Pancasila. Karenanya, dibutuhkan pendekatan persuatif, dan inklusif.
“Jangan justru mendorong mereka keluar. Rangkul mereka, justru ditarik perlahan untuk masuk (kembali) dalam pikiran Pancasila,” tegasnya.
Di lain sisi, pihaknya juga menyoroti adanya pelarangan penggunaan cadar. Menurut Yudi, bercadar menjadi pilihan pribadi setiap orang. Justru semakin dilarang, akan menimbulkan gejolak dan menjadi simbol perlawanan politik.
“Jadi kalau ada pelarangan cadar jangan dijadikan ini simbol perlawan politik. Karena terkadang kalau dilarang akan jadi stigma dan simbol politik. Di Eropa ada koreksi, ketika mengeluarkan kebijakan pelarangan, masyarakat (yang merasa dirugikan) akan berkelompok dan jadi simbol identitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Moh Nasih menuturkan, diadakannya forum kajian atau diskusi ini tidak lain untuk mempersatukan perspektif dalam pembangunan manusia sesuai dengan sila sila yang tertuang dalam Pancasila. Di Unair sendiri, pihaknya telah menerapkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata kuliah sekaligus seperti agama dan kewarganegaraan dengan satu tema.
“Kami mempunyai gagasan yang sama dalam membangun bangsa. Yaitu dengan berbasis pancasila sebagai kesepakatan nasional. Semua pemikiran, gagasan dan startegi dalam satu perspektif,” ujar dia.
Prof Moh Nasih juga menyayangkan dengan tujuan pendidikan kini yang lebih difokuskan anak didik mendapatkan pekerjaan. Sehingga yang terjadi justru aspek teknis yang muncul dipermukaan.
“Kami mencoba mengantisipasi bahwa pendidikan bukan hanya menciptakan pekerjaan, atau menciptakan robot. Tapi juga menciptakan seseorang berkarakter pancasila. Bahwa mereka punya ruh dan jiwa (Pancasilais),” tegasnya. [ina]