Bupati Yuhronur beserta jajaranya saat Rakor Virtual Progres Sertifikasi Aset dan Pengamanan Aset Pemda Wilayah Jawa Timur.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Pemerintah Kabupaten Lamongan tengah mengupayakan percepatan penyerahan pelayanan pemrosesan penyerahan sarana, prasarana dan ulititas (PSU) atau fasum. Sebab,PSU merupakan salah satu dalam upaya peningkatan indicator manajemen asset daerah dalam Monitoring Control of Prevention (MCP) KPK.
Bupati Yuhronur Efendi yang ditemui sesaat setelah mengikuti Rapat Koordinasi Virtual Progres Sertifikasi Aset dan Pengamanan Aset Pemda Wilayah Jawa Timur, Kamis (5/8) di Command Center menyampaikan bahwa saat ini ada 11 perumahan dalam tahap verifikasi lapangan dan ditargetkan akhir tahun sudah diterima Pemda.
“Untuk tahun 2020, ada 4 PSU perumahan, sedangkan tahun 202 sampai saat ini penyerahannya sebanyak 5 PSU. Sedangkan 11 perumahan dalam tahap verifikasi lapangan dan diharapkan akhir tahun semua sudah dilakukan penyerahan ke Pemda,” ungkap Bupati Yuhronur.
Dari apa yang sudah disampaikan Bupati dalam Rakor itu, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Bahtiar Ujang Purnama menghimbau kepada Pemkab, agar melakukan identifikasi ulang asset daerah.Sehingga nantinya tidak ada yang terlewat di tahun 2023 dan sertifikasi asset daerah selesai seluruhnya.[aha,yit]
