Waduk Kedung Bendo Ngawi
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengungkapkan jika di Jatim saat ini ada 192 waduk besar maupun kecil yang membutuhkan perbaikan. Namun sayangnya, perbaikan dalam waktu dekat ini masih belum bisa dilakukan karena pemerintah pusat masih menggunakan konsep membangun waduk.
“Saya kurang setuju dengan konsep Kementerian PU (Pekerjaan Umum) yang lebih memilih membangun waduk daripada memperbaiki. Padahal membangun waduk itu membutuhkan waktu yang sangat lama tidak cukup hanya lima tahun,” kata Gubernur Soekarwo, Senin (1/2).
Berdasarkan pengalaman, lanjut Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, setiap pembangunan waduk di Jatim membutuhkan waktu belasan tahun bahkan puluhan tahun. Dia mencontohkan pembangunan Waduk Bajolmati di Kabupaten Banyuwangi membutuhkan waktu hingga 15 tahun, dan Waduk Nipah di Sampang bahkan mencapai 83 tahun proses pembangunannya.
“Kalau pemerintah mau memperbaiki waduk yang sekarang ini sudah ada, agar pemanfaatannya lebih maksimal hanya membutuhkan waktu satu tahun saja sudah selesai. Tapi ya itu tadi, pemerintah pusat masih menggunakan konsep membangun waduk. Makanya saya usul agar konsep perbaikan saja,” ungkapnya.
Menurut Pakde Karwo, waduk yang diperbaiki tidak harus yang berukuran besar dan selalu ada airnya saat musim kemarau. Tapi bisa waduk kecil berbentuk bendungan, jika musim hujan airnya bisa dibendung dikelola manajemen dan dimanfaatkan airnya.
Saat ini, katanya, di Jatim memang ada rencana pembangunan waduk yaitu Waduk Tukul di Pacitan, Waduk Tugu di Trenggalek, Waduk Bendo di Madiun, Waduk di Nganjuk dan Bojonegoro. “Yang hampir selesai Waduk Tugu, sementara di Blegah belum bisa dibangun karena masyarakatnya tidak setuju,” ungkapnya.
Untuk pembangunan embung, Pakde Karwo juga memastikan terus berjalan. Total ada 18 embung yang kini tengah dibangun. Menurut dia, fungsi embung ini adalah pada musim hujan untuk menampung air, dan musim kemarau untuk kebutuhan air bersih seperti cuci dan mandi.
“Khusus di Madura, memang ada kendala karena ada desa yang tidak punya TKD (Tanah Kas Desa) jadi tanahnya harus beli. Selain Madura semua berjalan lancar, bahkan Bojonegoro bupatinya ikut membangun,” tandasnya. [iib]
