Foto: ilustrasi
Gubernur Berikan Surat Teguran
Pemprov, Bhirawa
Sebanyak 50 persen organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jatim jauh memenuhi target serapan APBD 2017. Padahal, target serapan hingga triwulan dua seharusnya bisa terpenuhi 50 persen. Namun kenyataannya, hingga pertengahan triwulan tiga ini sebanyak 31 OPD serapannya di bawah 50 persen (lihat tabel).
Menanggapi masih banyaknya OPD yang serapannya rendah ini, Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM mengatakan, penyerapan anggaran rata-rata dilakukan pada belanja tidak langsung dan sebagian belanja langsung. Untuk belanja langsung masih banyak program yang dikerjakan pihak ketiga yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
“Ada juga yang masih terkendala pada kegitan penyusunan perencanaan dan pekerjaan fisik dilaksanakan pada tahun angaran yang sama, sehingga proses pengadaan untuk pekerjaan fisik mundur menunggu selesainya proses penyusunan perencanaan,” kata Sukardi, ditemui usai Rapat Evaluasi Kinerja OPD, di Kantor Gubernur Jatim, Selasa (5/9).
Selain itu, ada pengadaan fisik bangunan dan alat kodektaran, sebagian proses lelang sudah selesai dilaksanakan, namun pembayarannya masih menunggu uji fungsi serah terima barang. “Untuk semua program kerja sudah jalan di masing-masing OPD,” katanya.
Agar serapan anggaran bisa digenjor, Sukardi mengatakan, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana pada awal triwulan I dan II diprioritaskan agar dilakukan percepatan pelaksanaan untuk menghindari terjadinya penumpukan anggaran, yang akhirnya dapat berpotensi terjadinya SILPA (sisa lebih penggunaan anggaran) pada akhir tahun.
“Untuk kegiatan yang pada triwulan IV dapat direalisasikan pada triwulan III dapat dipercepat dengan melakukan perubahan mendahului P-APBD untuk meningkatkan progress realisasi penyerapan. Selain itu, setiap bulan telah dilakukan pemantauan terhadap OPD yang realisasi penyerapannya masih kecil dan cenderung sangat rendah melalui surat teguran Gubernur,” ujarnya.
Dikonfirmasi masih rendahnya serapan anggaran ini, Kepala Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim Gatot Sulistyo Hadi, mengatakan tidak ada masalah yang menyebabkan masih rendahnya serapan anggaran di OPD yang dipimpinnya. Selama ini, penyerapan anggaran akan sangat besar terjadi pada triwulan III dan triwulan IV.
“Di OPD saya tidak ada masalah. Memang Dinas PU Bina Marga kan begitu sejak perencanaan sampai pek kontruksi penyerapan akan besar di akhir triwulan III dan triwulan IV. Sekarang masih proses pelaksanaan oleh penyedia jasa,” jelas Gatot. [iib]
