Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Terhadap P-APBD Jombang Tahun 2019 dan Tiga Raperda Inisiatif di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang, Jumat (02/08). [Arif Yulianto/Bhirawa].
Jombang, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Terhadap P-APBD Jombang Tahun 2019 dan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Partisipatif, Jumat (02/08). Rapat Paripurna digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jombang dan di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Joko Triono didampingi para Wakil Ketua DPRD Jombang. Selain itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Wakil Bupati Jombang, Sumrambah juga tampak hadir mengikuti paripurna.
Delapan Fraksi yang ada di DPRD Jombang yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Gerakan Hati Nurani (Gabungan Partai Gerindra dan Hanura) satu persatu menyampaikan pandangannya terhadap P-APBD Jombang 2019 dan 3 Raperda Inisiatif yakni, Raperda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dan Raperda Penyertaan Modal Bank Jombang.
Dalam pandangan fraksinya, juru bicara Fraksi PDI-P, Dora Maharani membacakan, tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat sebesar 62, 05 persen membuat Pemerintah Daerah sering ragu-ragu dalam menentukan target Pendapatan Asl Daerah (PAD). Apalagi makin sulitnya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan aplikasi yang disediakan.
“Oleh sebab itu, fraksi kami berharap, Pendapatan Asli Daerah baik dari pajak, restribusi, serta pendapatan BUMD, harus lebih ditingkatkan dengan efektifitas kinerja yang inovatif,” papar Dora Maharani.
Dora Maharani melanjutkan, pendataan ulang terhadap wajib pajak hendaknya senantiasa dilakukan guna menyesuaikan kondisi riil saat ini. Keterbatasan anggaran diharapkan tidak menurunkan optimisme Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan program-program daerah.
Sementara itu, dalam pandangan fraksinya, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Dian Ayunita Prasstumi memaparkan, setelah mendapatkan penyampaian atas R-APBD Jombang tahun 2019 yang telah disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2019, pihaknya dapat mengerti dan memahami yaitu adanya penyesuaian dari sisi penerimaan maupun belanja yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat mengajukan saran dan pertanyaan agar mendapatkan penjelasan dari Bupati Jombang yakni, pertama tentang Raperda tentang P-APBD Jombang tahun 2019.
“Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana upaya Pemerintah Daerah agar Perusahaan Daerah Panglungan dan Apotik Seger biar tidak merugi setiap tahun,” papar Dian Ayunita Prasstumi.
Selanjutnya, Dian Ayunita Prasstumi menambakan, dari sisi penerimaan PAD Jombang dari pajak dan restribusi, masih berpotensi untuk bisa ditingkatkan. Dari sisi belanja, dibacakannya, berkenaan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada November 2019, pihaknya berharap, sosialisasi yang sungguh-sungguh diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat.
“Pertanyaan kami, bagaimana persiapan pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Daerah,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menggambarkan, setelah agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Terhadap P-APBD Jombang Tahun 2019 serta Tiga Raperda Inisiatif, agenda berikutnya akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Tentang Jawaban Bupati Jombang terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Jombang Terhadap P-APBD Jombang Tahun 2019 dan Tiga Raperda Inisiatif yang dijadwalkan pada Senin (05/08).
“Kemudian hari Selasa (06/08), itu sudah Pemandangan Akhir dari Fraksi-Fraksi terkait dengan nota yang disampaikan oleh Bupati,” kata Mas’ud Zuremi.(adv.adv)
