Gedung DPRD Sidoarjo
Sidoarjo, Bhirawa
Aktifitas kerja DPRD Sidoarjo benar-benar lumpuh. Tak ada kegiatan bisa dikerjakan selama lebih dari satu bulan ini. Situasi menjadi tak menentu akibat calon yang diusulkan DPC PKB untuk menjadi ketua dewan ternyata belum direkomendasi DPP PKB, padahal tiga pimpinan lain dari Gerindra, PAN dan PDIP sudah memenuhi syarat diamanatkan PP Nomor 16 tahun 2010.
Fraksi PAN dan Gerindra, Senin (29/9) kemarin, mendatangi ruang kerja Sekwan, Ir Endang Soejijanti, untuk menanyakan terkatung-katungnya nasib anggota dewan. Dalam penjelasan itu Sekwan mengatakan, surat permohonan penetapan untuk empat pimpinan dewan dikembalikan Gubernur Jatim, karena ada satu calon pimpinan yang syarat administrasinya tak lengkap.
”Kita semua resah, tak bisa melakukan tugas kedewanan akibat molornya penetapan pimpinan dewan,” kata Ketua Fraksi Golkar/PPP/PBB, Warih Andono.
Dewan yang sudah lebih satu bulan dilantik ini hanya lontang-lantung, menganggur. ”Jadi tak enak kalau kerja begini menerima gaji. Dibilang makan gaji buta, juga tidak karena setiap hari anggota hadir di kantor. Hanya sekedar hadir tanpa mengetahui apa yang dikerjakan,” katanya.
Tak puas mendapat jawaban dewan, mereka menggelar jumpa pers di ruangan fraksi PAN. Ketua fraksi Gerindra, Widagdo, mengeluhkan, situasi di dewan yang kini tak menentu. Sampai kapan ada pelantikan pimpinan dewan.
Ketua Fraksi PAN, Bangun Winarso, mengusulkan, supaya tiga pimpinan dewan (wakil ketua) yang sudah memenuhi syarat administrasi ditetapkan (dilantik) dulu, sedangkan satu pimpinan dengan jabatan ketua dewan dari PKB bisa disusulkan belakangan kalau syaratnya sudah dinilai lengkap. Sehingga fungsi kedewanan bisa berjalan. Masih banyak yang harus dilakukan dewan baru ini seperti membentuk alat kelengkapan, membuat Tatib, mengkoreksi APBD dan sebagainya.
Namun upaya ini gagal, karena Gubernur tetap tak mau mengeluarkan penetapan. Anggota dewan akhirnya menugaskan, Sekwan berkonsultasi di Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan solusi melantik tiga pimpinan dulu. Risikonya kalau ini ditolak maka situasi tak menentu pasti sudah di depan.
Emir Firdaus, calon pimpinan dewan, menyampaikan, kesulitan itu berawal dari PKB yang dalam pengajuan nama ketua dewan dengan surat pengantar dari DPC PKB. Dalam PP 16 sudah gamblang disebutkan kalau calon pimpinan harus dengan rekomendasi DPP (Dewan Pengurus Partai) dalam hal ini DPP PKB.
Tragisnya DPP PKB yang baru mengadakan Muktamar untuk memilih ketua umumnya, itu masih didaftarkan kepengurusannya di Kementerian KUMHAM. ”Tak mungkin menunggu, karena setidaknya dua bulan baru bisa ke luar pengesahan pengurus baru,” tandasnya.
Emir meminta kearifan Gubernur Jatim untuk menerima permohonan dewan mengesahkan tiga pimpinan dulu, sedangkan yang ketua dewan Pjs, Sulamul Hadi Nurmawan dari PKB akan diusulkan setelah administrasinya selesai.
Ketua Fraksi PKB, Amir Aslichin, mengatakan, sudah koordinasi dengan DPP PKB untuk meminta rekomendasi atas nama Sulamul Hadi Nurmawan. ”Tetapi saya tak tahu kapan turunnya rekom itu,” ujarnya. [hds]
