Animo Pemohon Sertifikat Sidoarjo Kecil

Sidoarjo, Bhirawa
Pemohon langsung pengurusan sertifikat mendapat pelayanan ‘karpet merah’ atau prioritas utama pelayanan BPN Sidoarjo. Petugas bahkan disiapkan tujuh hari dalam sepekan khusus pemohon langsung, cara ini untuk mendorong masyarakat datang sendiri menyelesaikan urusan sertifikatnya.
Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna, Rabu (14/1) kemarin, mengingatkan masyarakat untuk tak pusing-pusing mengurus sertifikatnya, karena BPN membuka satu loket khusus untuk menyelesaikan urusan pemohon langsung. Artinya masyarakat tak menggunakan biro jasa untuk datang ke BPN. ‘Karpet merah’ dibuka pada jam kerja mulai Senin hingga Jumat. Khusus Sabtu dan Ahad, pelayanan penuh hanya diberikan kepada pemohon langsung mulai jam 09.00 hingga 13.00 WIB.
Hal yang membuat Nandang kecewa, ternyata animo masyarakat yang mengurus langsung  jumlahnya hanya dalam hitungan jari. Tak seimbang dengan pesonil BPN yang disiapkan untuk melayani mereka. Kenapa masyarakat tak datang sendiri padahal diberi kemudahan. Pihaknya masih mengevaluasi minimnya pemohon, apakah faktor kurangnya sosialisasi, ataukah masyarakat tak mau ambil pusing dengan menyerahkan pada biro jasa.
”Kemudahan bahkan diberikan lagi dengan cara pembayaran melalui debit di ATM bank. Ada satu bank swasta yang menawarkan produknya untuk melayani pembayaran di kantor BPN. Kalau memang ini baik akan ditindaklanjuti,” katanya.
Meskipun animo masyarakat minim yang datang mengurus Sabtu dan Ahad, Nandang mengatakan, ini sudah instruksi pusat yang wajib dijalankan BPN Sidoarjo. BPN juga terus meningkatkan kinerja dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk datang sendiri karena lebih cepat dan mudah. Kondisi masyarakat yang datang di Hari Sabtu dan Ahad tak sebanding dengan yang datang di hari kerja Senin hingga Jumat, jumlahnya mencapai 300 hingga 500 pemohon.
Dalam pelayanan Prona (Program Rakyat Nasional Agraria) tahun 2014 di Sidoarjo mencapai 3.500 sertifikat, BPN akan meningkatkan jumlah pelayanan pada tahun 2015. Jumlah Prona sebetulnya bisa lebih banyak, Cuma kualitas berkas yang dimohonkan tak lengkap. BPN mengerahkan 44 mahasiswa Univeristgas dr Soetomo, Surabaya dari Fakultas Hukum untuk menjadi pendamping pemohon pedesaan yang mengurus program ini. Tiap dua desa nanti didampingi satu mahasiswa yang sebelumnya sudah menjalani training BPN. [hds]