APBD Jatim 2015 Diprediksikan Capai Rp17 T

DPRD Jatim, Bhirawa
Meski belum melakukan pembahasan APBD 2015, namun sejumlah wakil rakyat memprediksi kenaikan pada APBD 2015 bekisar antara 10 hingga 15 persen dibanding pada APBD 2014 sebessar Rp16 triliun. Namun seiring dengan naiknya APBD ada sejumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim yang harus diwaspadai.
Ketua Fraksi Demokrat Jatim, Achmad Iskandar menegaskan selama ini PAD Jatim banyak bertumpu di sektor Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), tapi di sisi lain dari pihak kepolisian menyatakan jika jumlah kendaraan yang ada sudah overload dibandig dengan volume jalan yang.
Belum lagi soal tunggakan PKB yang tahun lalu mencaopai Rp1 triliun menjadikan Pemprov Jatim semakin berat untukmeningkatkan APBD nya.
“Karenanya masalah ini harus segera dicarikan solusi agar PAD Jatim tidak semakin drop. Diantaranya dengan mendata serta menagih sejumlah kendaraan yang melakukan tunggakan lewat cara jemput bola. Selain itu, ada koordinasi antara Pemprov Jatim dan pihak kepolisian terkait semakin meningkatnya jumlah kendaraan yang ada di jalan raya,”tegas Iskandar, Selasa (5/8).
Kondisi ini bertambah parah dengan kebijakan pusat menghapus subsidi bahan bakar solar maka otomatis akan berpengaruh pada meningkatnya subsidi ongkos angkut. Mengingat hampir seluruh angkutan hasil pertanian di Jatim menggunakan bahan bakar solar. Maka otomatis Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim memberikan alokasi tambahan pada sektor ini di APBD Jatim.
“Secara otomatis kami yang duduk di Badan Anggaran akan memberikan tambahan anggaran untuk ongkos angkut. Mengingat kebijakan ini sangat penting untuk menstabilkan harga produk pertanian di pasaran. Disisi lain untuk tetap mempertahankan Jatim sebagai wilayah surplus,”tegas pria yang juga Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.
Sementara itu, Wakilk Ketua DPRD Jaim, Faf Adisiswo mengakui jika setiap tahun APBD Jatim melakukan kenaikan. Tapi untuk APBD 2015 pihaknya belum tahu persis kenaikannya. “Yang saya dengar antara Rp17 triliuan sampai Rp18 triliun. Tapi kita tunggu dulu KUA PPASnya dari Pemprov Jatim,”papar politikus dari Partai Gerindra.
Diakuinya memang untuk saat ini untuk menaikan PAD Jatim sangat berat, terlebih banyak kebijakan pusat yang berimbas di daerah. Karenanya untuk mempertahankannya, perlu dicarikan terobosan baru khususnya di sektor PKB dan BBNKB yang selama ini menyumbangkan pendapatan cukup signifikan. [cty]