Adi Sumarno (baju putih) didampingi pimpinan DPRD Tulungagung memberi penjelasan terkait BPJS Kesehatan pada semua anggota dewan, Senin (9/2).
Tulungagung, Bhirawa
Rencananya mulai April mendatang Kartu BPJS Kesehatan bakal diganti dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Pergantian kartu tersebut juga berlaku bagi PNS yang selama ini masih belum mengganti kartu Askes-nya menjadi kartu BPJS Kesehatan.
Demikian diungkapkan Kepala BPJS Cabang Tulungagung Adi Sunarno di sela penyampaian program JKN BPJS Kesehatan di Kantor DPRD Tulungagung, Senin (9/2). “Pergantian kartu BPJS Kesehatan itu akan kami rampungkan April 2015, karena memang pengadaan kartu tersebut direncanakan pada bulan itu. Termasuk kartu Askes PNS yang belum ditukarkan menjadi kartu BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Selama ini, lanjut dia, banyak PNS yang telah mengantongi kartu Askes belum ditukar dengan kartu BPJS Kesehatan. Namun pada April mendatang kesemuanya akan diganti dengan KIS.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan surat pada beberapa instansi termasuk Pemkab Tulungagung untuk membuat daftar isian terkait KIS tersebut. Diharapkan akhir Februari ini sudah masuk semua data yang terbaru dan bisa dijadikan data untuk pembuatan KIS,” paparnya.
Adi Sunarno merasa senang jika nantinya penukaran kartu BPJS Kesehatan atau kartu Askes PNS menjadi KIS dilakukan secara kolektif. Kendati tidak menolak jika ada pemilik kartu BPJS Kesehatan atau PNS yang melakukan penukaran secara perorangan. “Penukaran secara kolektif akan sangat membantu kami dalam pendistribusian KIS. Termasuk bagi warga yang selama ini dilayani dengan Jamkesmas, kami nanti akan bekerjasama dengan Puskesmas,” paparnya lagi.
Dari data BPJS Cabang Tulungagung, menurut Adi Sunarno, peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Tulungagung sampai sekarang tercatat sebanyak 434.546 peserta. Mereka telah menggunakan fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas, Poskes TNI Polri, Klinik BP, dokter umum dan dokter gigi.
Seperti diberitakan, anggota DPRD Tulungagung mulai tahun ini tidak akan lagi menikmati fasilitas asuransi kesehatan umum. Sebagai gantinya para wakil rakyat itu akan diikutkan BPJS Kesehatan.
Kedatangan petinggi BPJS Cabang Tulungagung kemarin merupakan kegiatan awal dari rencana realisasi pergantian fasilitas asuransi bagi anggota dewan tersebut. “Aturannya sekarang begitu. Anggota dewan tidak difasilitasi lagi dengan asuransi umum tetapi BPJS,” ujar Sekretaris DPRD (Sekwan) Tulungagung Drs Budi Fatahilah Mansyur MSi.
Ketika ditanya kemungkinan penolakan dari anggota dewan karena diikutkan BPJS Kesehatan bukan asuransi kesehatan umum yang lebih memberi pelayanan kesehatan lebih baik, Budi Fatahilah mengatakan hal itu merupakan pilihan yang harus dilakukan. “Kami tidak mau menabrak aturan. Kalau aturannya ikut BPJS ya ikut BPJS. Tidak mungkin mengambil asuransi umum lagi,” paparnya serius.
Sementara itu, anggota DPRD Tulungagung Heru Santoso SPd, MPd, menyatakan tidak masalah jika diikutkan BPJS Kesehatan. Menurutnya itu sudah merupakan aturan yang harus dijalankan oleh Sekwan.
“Aturan itu ada di Permendagri No37 Tahun 2014. Jadi harus dilaksanakan. Tidak boleh kami menolak dan meminta tetap menggunakan asuransi kesehatan umum,” katanya. [wed]
