Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menerima penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Yohana Yembise di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta.
Kab Malang, Bhirawa
Selain Pemerintah Provinsi JAwa Timur, ada empat daerah tercatat Timur meraih Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2018 dalam berbagai kategori. Anugerah dari Wakil Presiden ini diberikan kepada daerah yang berhasil menjadikan gender dalam arus urtama kebijakan pembangunan di daerah masing-masing.
Empat daerah tersebut Kabupaten Malang untuk kategori Madya, Kabupaten Tuban kabupaten Lamongan dan Kabupaten Magetan untuk kategori pratama. .
Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Tingkat Madya kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, diterima Plt Bupati Malang HM Sanusi melalui Menteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) Yohana Yembise, di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/12) siang.
Dalam acara Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Tingkat Madya itu, kata Kepala Sub Bagian (Kasubag) Publikasi dan Dokumentasi Humas dan Protokol Kabupaten Malang Johan Dwijo, Rabu (20/12), kepada Bhirawa, Menteri PPPA Yohana Yembise telah menyampaikan di acara Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 sejak tahun 2004.
Pemerintah Pusat melalui Kementerian PPPA melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak melalui strategi Pengarustamaan Gender (PUG).
Sehingga, masih dia katakan, hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam empat kategori, yakni Pratama bagi 2 provinsi dan 44 kabupaten/kota, Madya bagi satu Kementerian, 8 Provinsi dan 36 kabupaten/kota, dan tertinggi yakni Mentor bagi 6 Kementerian/Lembaga, 4 Provinsi dan 4 kabupaten/kota. Sedangkan pemberian penghargaan APE 2018, merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke 90 Tahun 2018.
“Dan selain penghargaan APE, Kemen PPPA juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, karena telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi Pengarustamaan Gender dalam pembangunan bangsa Indonesia ini,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut ujar Johan, Plt Bupati Sanusi menyampaikan bahwa Presiden RI Joko Widodo juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah agar menginisiasi dari kaum perempuan untuk menjabat sebagai kepala dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga Pemkab Malang akan terus meningkatkan kinerja.
Anugerah serupa juga diterima Pemkab Magetan , karena .menjadikan kaum perempuan dan anak di posisi garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas. Mereka dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan secara aktiv di Kabupaten Magetan.
Salah satu bukti konkrit adalah dari 618 aparatur sipil negara di Kabupaten Magetan, 215 adalah kaum perempuan. Mereka menempati posisi jabatan struktural, mulai kepala seksi (kasi) hingga kepala dinas dan kepala badan. Sisanya, 403 adalah kaum pria.
“Pemkab Magetan baru pertama kali ini menerima Anugerah Parahita Ekapraya katagori Pratama,” kata Bupati Magetan, Suprawoto,.
Suprawoto mengakui bahwa untuk memastikan perempuan dan anak dalam garis aman memang tidak mudah. Namun sudah dilakukan upaya berbagai kebijakan yang mampu menurunkan kekerasan perempuan dan anak, trafficking, dan memastikan perempuan memiliki akses sumber daya ekonomi.
Sementara Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 Kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI juga diterima langsung Bupati Tuban, H. Fathul Huda yang pada kesempatan ini didampingi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disnsos P3A) Tuban, Nurjanah, SH., MM.
Diraihnya penghargaan ini menurut Kepala Dinsos P3A , Nurjanah berhasil didapatkan setelah sebelumnya di laksanakan evaluasi PUG oleh tim penilai dari Kementrian P3A dan Tim Independen. Adapun paparan pada saat verifikasi Data APE untuk Kabupaten Tuban telah dilaksanakan 14 November 2018 yang lalu di Ruang Rapat Lantai 2 Bappeda Provinsi Jawa Timur yang disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si.
Nurjanah mengemukakan bahwa Penghargaan ini diraih atas dukungan dan kerjasama yang baik antar OPD yang terkait dengan kegiatan PUG dan pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Tuban seperti Dinsos P3A, Bappeda, BPPKAD, Dinkes dan OPD terkait lainnya. .
Anugerah yang sama diterima Bupati Fadeli dan menjadi penghargaan APE yang ketiga kalinya untuk Lamongan, setelah pada 2014 dan 2016. Bupati Fadeli seusai menerima penghargaan tersebut mengatakan yang diraih Lamongan tidak terlepas dari koordinasi seluruh elemen masyarakat, pimpinan daerah dan perangkat daerah (PD) yang sangat baik dalam pengarusutamaan gender.
“Pemkab Lamongan melalui perangkat daerah yang ada memiliki sejumlah program yang pro pemberdayaan perempuan dan perlindungana anak. Ini menjadi tugas kami, pemerintah daerah, untuk hadir dan memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk maju, ” ujarnya.
Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Protokol Agus Hendrawan, APE adalah penghargaan bergengsi sebagai apresiasi kepada daerah yang telah melakukan upaya nyata dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sejumlah posisi top manajemen di Pemkab Lamongan saat ini diduduki oleh perempuan. Seperti Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Bagian Umum.
Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Penghargaan ini diterima Walikota Batu, Dewanti Rumpoko di Istana Wakil Presiden RI, Jl.Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Rabu (19/12).
Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yohana Yembise kepada Dewanti. Ada 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menerima Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementrian PPPA.
“Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran Pemerintah Daerah yang telah berupaya melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi pengarusutamaan gender atau PUG,”ujar Kabag Humas Pemkot Batu, Suliyanah, Rabu (19/12).
Ia menjelaskan kedatangan Walikota ke Istana Wakil Presiden didampingi oleh Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batu, Abu Sofyan. Dan Walikota menyampaikan bahwa Pemkot Batu akan terus berkomitmen untuk memberikan perhatiannya terhadap perempuan dan pengarusutamaan gender di Kota Batu.
“Perempuan sekarang harus diberi hak yang sama seperti laki-laki, tidak ada perbedaan, dan Pemerintah Kota Batu sangat memperhatikan hal tersebut,”ujar Dewanti.
Dan ke depan, perempuan akan bisa lebih berdaya dalam memajukan Kota Batu. Karena itu Dewanti berharap para perempuan khususnya di Kota Batu agar mengambil dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. [cyn.tok.hud.yit]
