Seiring dengan meningkatkan transaksi e-commerce belakangan ini, tentu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sektor logistik di Indonesia. Situasi tersebut, tentu tidak bisa dipungkiri karena konsumen saat ini sudah mulai terbiasa dan beralih dengan cara baru berbelanja dan berdagang, serta protokol jaga jarak yang ditentukan oleh normal baru di masa pandemi Covid-19. Melihat realitas yang demikian, logis adanya jika kini kinerja pelayanan logistis di negeri ini menarik untuk mendapat sorotan publik.
Merujuk dari Logistics Performance Index (LPI) pada tahun 2018, LPI Indonesia bertengger di posisi 46, di bawah Singapura (peringkat 7), Thailand (32), Vietnam (39), dan Malaysia (41). Realitas itu, tentu tidak bisa dibiarkan dan kini saatnya pembentukan regulasi logistik harus benar-benar tepat sasaran agar tidak menghambat dan menimbulkan biaya tinggi. Salah satunya, dengan mengoptimalkan Peraturan Presiden (Perpres) 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Pasalnya, tanpa cetak biru Sislognas program kementerian/lembaga dalam bidang logistik akan menjadi sulit direncanakan dan diimplementasikan secara sinergis dan optimal.
Selain itu, kini saatnya pula sektor logistik di negeri ini perlu menstandarisasikan pemberdayaan supply chain, visibilitas, dan data analitik. Terlebih, dalam praktik supply chain akan membaurkan alat-alat digital dalam proses supply chain. Maka, kedepanya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki talenta digital dan keahlian teknis pada proses supply chain menjadi kunci. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat saat ini terdapat gap antara kebutuhan profesional di sektor supply chain dan talenta digital dengan pasokan SDM yang tersedia.
Oleh sebab itu, Indonesia harus mempersempit kesenjangan tersebut dengan secara serius memprioritaskan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang link & match dengan kebutuhan industri. Bila hal ini tidak digarap dengan serius, Indonesia akan kekurangan talenta supply chain digital pada masa mendatang, dan tentu akan diisi oleh tenaga asing karena banyak pekerjaan supply chain yang dapat dilakukan dari jarak jauh.
Muhammad Yusuf
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang.
