Bank Indonesia Imbau Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

Kepala Perwakilan BI Malang Dudi Herawadi

Kota Malang, Bhirawa
Perdaran uang palsu di wilayah Bank indonesia (Bi) Malang, tergolong cukup tinggi karena itu masyarakat diminta untuk lebih behati-hati dalam melakukan transaksi. Apalagi menjelang Pilkada seperti sekarang ini.
Kepala Perwakilan BI Malang Dudi Herawadi kepada sejumlah wartawan di Malang Rabu 14/3 kemarin menuturkan jika di wilayah BI Malang masih sering terjadi peredaran uang palsu.
Karena itu satu-satunya jalan masyarakat harus waspada dan teliti dalam bertransaksi dan selalu mengecek keaslian uang dengan metode yang paling sederhana di raba atau ditrawang.
“Sebaiknya tidak melakukan transaksi ditempat yang mencurigakan. Ini untuk memastikan bahwa uang yang digunakan itu uang asli bukan uang yang palsu,”tuturnya.
Di Wilayah BI Malang, penemuan uang palsu masih relatuf banyak. Untuk bulan Januari Minggu pertama hingga awal bulan Maret 2018 di wilayah kerja BI Malang di kisaran 1000-1400 bilyet (lembar).
“Ada beberapa jenis pecahan yang dipalsukan tetapi yang kita itung adalah jumlah lembaranya saja bukan jumlah nominal,”imbuh peria asal Bandung itu.
Pihaknya juga mengingatkan peredaran uang palsu disaat hiruk pikuk Pilkada. Karena secara kebetulan di wilayah BI Malang ada Kota Malang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo yang melakukan proses Pilkada.
Proses pilkada lanjut dia sangat berpengaruh terhadap peredaran keungan.Karena disaat ada aktifitas tinggi ada perputaran keuangan.”Saya kira proses Pilkada dan proses apapun akan berdampak pada perputaran keuangan masyarakat. Apalagi ini Pilkada yang menggunakan anggaran APBD pengaruhnya jelas ada,”tukasnya.
Namun demikian BI tidak akan terpengaruh berapapun kebutuhan anggaran di masyarakat tetap akan tersedia dan tidak akan mengganggu keuangan yang lain.
Ia juga menyampaikan bahwa tarnsaksi di wilayah BI Malang beberapa waktu terakhir ini diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK).
“Ada sejumlah transaksi yang terkait dengan proses Pilkada dan itu diawasi dengan ketat oleh PPATK,”imbuhnya.
Ia menyampaikan situasi seperti ini akan berlangsung sampai tahun 2019, karena ada proses Pemilihan umum pemilihan Presiden. Namun intinya BI akan menyiapkan berapapun uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. [mut]

Tags: