Bapeda Gelar Konsultasi Publik Analisa Kemiskinan

Wabup Situbondo Yoyok Mulyadi, didampingi Kabid Eksos Bapeda Edi Wiyono saat acara konsultasi Publik Analisa kemiskinan partisipatif, kemarin. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Guna untuk menekan angka kemiskinan dan menghilangkan predikat kabupaten tertinggal, Bapeda Kabupaten Situbondo menggelar kegiatan  konsultasi publik analisa kemiskina partisipatif, pagi kemarin (26/7). Acara yang digelar di lantai II itu menjadi agenda vital bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo, melalui Bapeda. Agar masalah tersebut cepat teratasi, Wakil Bupati Situbondo Ir. H. Yoyok Mulyadi, M.Si meminta kepada semua pimpinan SKPD melakukan analisa kembali data terkini, sehingga data kemiskinan di Situbondo tahun 2017 mendatang sudah valid.
Sebagai salah satu cerminan atau komitmen Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengentaskan kemiskinan atau melepas predikat kabupaten tertinggal, ujar Wabup, maka proses Konsultasi Publik Analisa Kemiskinan Partisipatif yang dilaksanakan Bappeda Situbondo harus dipercepat dan diaplikasikan secara konkrit. “Sehingga tidak ada lagi data kemiskinan yang tumpang tindih seperti yang ada saat ini,” terang Wabup.
Proses Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP), kata mantan Kadis Bina Marga dan Pengairan itu,  harus melibatkan peran aktif Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Situbondo. Ini karena banyaknya kucuran bantuan dari Pemerintah Pusat yang berbentuk BLT, BLSM, Raskin dan lainnya. “Menurut saya sudah sering kali data yang disuguhkan Kepala Desa dan Perangkat Desa kurang valid,” papar Wabup dengan didampingi Kabid Eksos, Edi Wiyono.
Salah contoh, urai Wabup, adanya permohonan Surat Pernyataan Miskin (SPM) yang dikeluarkan Pemkab Situbondo sampai membengkak. Hal ini terjadi, ungkap dia, karena pihak desa maupun kecamatan tidak mau menganalisa dulu kategori miskin yang benar.
“Sehingga banyak orang yang tidak berhak mendapat SPM, bisa mendapatkan. Untuk itu, dengan adanya proses Konsultasi Publik Analisa Kemiskinan Partisipatif yang dilaksanakan Bappeda ini, saya berharap data dan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo benar-benar valid dan tidak tumpang tindih,” tegas Wabup.
Wabup menambahkan, di hadapan 125 peserta Konsultasi Publik Analisa Kemiskinan Partisipatif yang dilaksanakan Bappeda mengaku prihatin terhadap para kades yang malas jika diperintah  mengurus orang miskin. Sebliknya, tampak semangat jika ada urusan bantuan atau proyek pembangunan.
“Jangan salahkan jika saya nanti menganalisa anggaran desa yang programnya tidak berpihak pada masyarakat miskin. Apabila ditemukan penyimpangan anggaran tersebut, maka akan saya lakukan tindakan,” sentil Wabup. [awi]