Kebakaran Hutan dan Asap
Oleh
Agus Samiadji
Wartawan Senior Anggota PWI Jatim
Dalam musim kemarau matahari begitu terik di pulau Jawa, Bali, NTB bahkan Maluku dan Papua. Namun, langit Indonesia di daerah Sumatera dan Kalimantan selalu tampak mendung dan berkabut. Bahkan di pulau Sumatera dan Kalimantan terjadi kebakaran hutan dan lahan sampai sekitar 1800 titik dengan luas puluhan ribu hektar lahan.
Akibat dari kebakaran hutan dan lahan selama kurang lebih tiga bulan, maka langit di daerah sebagian Kalimantan dan Pulau Sumatera diliputi asap seperti mendung. Untuk memadamkan kebakaran hutan tersebut, telah dikerahkan semua kekuatan dari tim petugas penanggulangan bencana, sukarelawan, rakyat sekitar, dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian terkait. Selain itu telah dikerahkan satu batalyon dari TNI, Polri dan kapal perang TNI AL untuk mengangkut pengungsi daerah yang terkena kebakaran hutan dan lahan.
Biaya untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatera dan Kalimantan tersebut sangat besar sekali, perkiraan penulis ratusan trilyun rupiah. Bahkan kebakaran hutan dan lahan tersebut telah merenggut 9 orang meninggal, ribuan rakyat terkena sakit saluran pernafasan atau dikenal dengan penyakit Ispa.
Akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan tersebut telah merugikan ratusan triliunan rupiah, termasuk terhentinya penerbangan komersial dari Garuda Indonesia, Lion Air dan beberapa maskapai penerbangan dari luar negeri. Belum lagi kerugian dari rakyat yang tak bisa bertani, berjualan, ribuan anak tidak bisa sekolah karena diliburkan dan lain-lain. Karena itu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tersebut merupakan bencana kemanusiaan terbesar di Indonesia.
Proses hukum yang ditangani oleh Polri tampaknya sudah mulai ada titik terang dan ada 262 tersangka. Dari jumlah 262 tersangka tersebut 244 orang tersangka perseorangan dan 18 tersangka dari korporasi, yang dinyatakan P21 atau berkasnya lengkap dan segera ditangani oleh kejaksaan. Sekarang DPR RI juga sudah membentuk tim Panja yang dikoordinasi oleh Komisi II DPR RI.
Pemerintah Kurang Cepat
Sebenarnya kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan sering terjadi setiap tahun. Tetapi pemerintah lupa dan kurang cepat menangani karena kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 adalah terjadi saat musim kemarau panjang yang sulit dipadamkan secara manual atau seadanya. Sehingga kebakaran hutan dan lahan berkembang begitu cepat sehingga Presiden Jokowi / JK bingung dan terpaksa harus minta bantuan dari luar negeri.
Semestinya Presiden Jokowi dan JK harus tanggap dan cepat beraksi dan menganalisa. Karena kebakaran yang sudah dimulai Juli, Agustus 2015 dalam musim kemarau panjang, yang akan berdampak lebih luas. Memang betul, kebakaran hutan bertambah besar hampir di seluruh pulau Sumatera dan Kalimantan, Presiden Jokowi baru terjun langsung dan mengerahkan kekuatan yang ada agar bisa menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sebagai contoh kebakaran hutan dan lahan kepulauan Riau 47.800 ha, Jambi 281.000 ha, Kalimantan Selatan 26.500 ha, Kalimantan Timur 30.000 dan Kalimantan Tengah 1.800 Ha. Data tersebut sampai bulan September dari BNPB.
Menurut pengamatan penulis, pemerintah, para menteri, bahkan presiden kurang peka terhadap kejadian. Mestinya harus ditanggulangi sedini mungkin belum sampai terjadi kejadian yang besar. Sebagaimana diketahui bahwa Kementerian Kehutanan sudah ada petugas polisi hutan, petugas keamanan hutan yang disiapkan di tiap provinsi dan kabupaten dan kota untuk menjaga dan memelihara tanaman hutan dan lahan gambus di daerahnya masing-masing. Bagi polisi hutan dibekali senjata dan sering patroli untuk menjaga hutan. Bila sampai terjadi pencurian hutan, maka polisi hutan minta bantuan dari polsek dan polri bahkan juga dari TNI. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup pun juga ada petugas sipil maupun Polsus.
Petugas polisi hutan dan petugas kehutanan bersama polri dan TNI harus selalu melakukan komunikasi kepada pemilik perusahaan kehutanan dan warga sekitar hutan tentang bahaya kebakaran hutan, dilakukan setiap bulan sekali penanggulangan kebakaran hutan. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan, BNPB, (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Tim SAR harus siap peralatan helikopter dengan obat yang bisa memadamkan kebakaran hutan. Bayangkan sampai jaman modern seperti sekarang ini, pemadaman kebakaran hutan masih dilaksanakan secara tradisional dengan menggunakan potongan tanaman. Ya boleh-boleh saja menggunakan pemadaman secara tradisional itu dilakukan oleh petugas hutan dan warga. Kalau TNI dan Polri memadamkan secara tradisional yang malu-maluin saja.
Waspada Jawa Timur
Pengalaman pahit dan tragedi kebakaran hutan di luar Jawa, Sumatera dan Kalimantan tersebut jangan sampai terjadi di hutan dan lahan di Jawa Timur. Tragedi kebakaran hutan di Gunung Lawu, Merapi, Ijen harus lebih dan Perum Perhutani Jawa Timur agar waspada melakukan patroli dan melakukan komunikasi kepada masyarakat di sekitar hutan.
Penulis salut kepada Gubernur Jatim DR. Soekarwo tahun lalu pernah mengumpulkan masyarakat di sekitar hutan diberikan ketrampilan bahkan memberikan kesempatan mendapat pinjaman ke perbankan Bank UMKM Jatim. Masyarakat di sekitar hutan itu adalah sangat penting bagi Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani secara berkala diadakan temu wicara dan manfaat tanaman sekitar hutan. Dengan demikian, maka warga masyarakat hutan seakan-akan ikut memelihara kawasan hutan.
Dinas Kehutanan dan Perum Perhutani jangan henti-hentinya melakukan komunikasi kepada masyarakat di sekitar hutan. Bahkan kalau perlu setiap hari raya Idul Fitri diberikan tali asih kepada masyarakat sekitar hutan. Penulis berharap agar kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana kemanusiaan tahun 2015 adalah yang terakhir. Dan kepada para pembakar hutan yang kini menjadi tersangka agar dihukum yang berat khususnya bagi para pengusaha hutan dan pemilik perusahaan perkayuan di sekitar hutan.
Penulis berharap pemerintah peka terhadap kejadian di masyarakat, karena perjuangan kita masih belum selesai untuk menuju masyarakat adil dan makmur yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat.
——————— *** ——————–
