Foto: ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Maraknya kasus penipuan investasi bodong mendapat perhatian dari Pemprov Jatim. Rencananya, Kamis (6/10) hari ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Pemprov Jatim akan melantik Satuan Tugas (Satgas) Investasi untuk membendung kasus penipuan yang mengatasnamakan investasi.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian Setdaprov Jatim Dr Ir Jumadi MMT mengatakan saat ini masyarakat banyak yang tertipu oleh praktik investasi bodong yang dikelola oleh oknum tertentu. Untuk itu, saat OJK ingin adanya Satgas Investasi di setiap daerah pemprov langsung menindaklanjutinya.
“Banyak praktik investasi yang diduga hanya praktik penipuan yang mengiming-imingi nasabah dengan bagi hasil yang cukup tinggi. Namun pada akhirnya banyak yang tertipu dengan investasi bohongan. Bahkan nilainya mencapai miliaran rupiah,” kata Jumadi, Rabu (5/10).
Makanya, menurut Jumadi perlu dibentuk satgas yang mengatur dan mengawasi soal investasi di Jatim. “Satgas ini nantinya akan memberikan semacam edukasi kepada masyarakat agar tahu soal investasi dan supaya tidak gampang tertipu oleh investasi bohongan,” jelasnya.
Jumadi menjelaskan sekarang memang marak investasi di bidang jasa keuangan, namun belum mendapat izin maupun persetujuan dari OJK. Untuk tindakan preventif itulah maka dibentuklah Satgas Investasi. “Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas di bidang jasa keuangan dan perbankan. Bagaimana investasi yang aman dan jika memiliki risiko bisa dilindungi oleh undang-undang,” beber Jumadi.
Satgas Investasi ini juga merupakan tindakan preventif pemerintah dari lembaga-lembaga keuangan dan perbankan yang tidak bertanggung jawab dan coba menipu nasabah dengan dalih investasi.
“Untuk itu saya juga mengimbau masyarakat kalau ada investasi yang menjanjikan bunga yang melebihi bunga bank resmi patut dicurigai, bisa dipastikan bahwa investasi tersebut adalah abal-abal ,” pinta Jumadi.
Pengukuhan Satgas Investasi ini, kata Jumadi, rencananya akan dihadiri Gubernur Jatim Dr H Soekarwo. Anggota dari Satgas Investasi ini adalah dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
“Pengukuhan itu sendiri akan dilakukan oleh Nelson Tampubolon, Anggota Dewan Komisioner OJK merangkap Kepala Eksekutif Kepala Perbankan. Pak Gubernur di satgas ini kapasitasnya sebagai pembina,” tandasnya. [iib]
