Himawan Estu Bagijo
Untuk pembangunan tata kelola pemerintah yang baik, maka diperlukan pembangunan zona intergritas. Untuk itu, Disnakertrans Provinsi Jatim mengusulkan agar Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ikut dalam pembangunan Zona Integritas.
Kepala Disnakertrans Provinsi Jatim, Himawan Estu Bagijo mengatakan, Bidang dan UPT yang diusulkan yaitu seperti Bidang Pengawasan, UPT K2, Bidang Penempatan & Perluasan Kerja, UPT BLK Surabaya, UPT BLK Pasuruan, UPT BLK Madiun dan UPT P2TK khusus untuk unit WBBM.
Menurut Himawan, membangun zona integritas berarti membangun SDM, sistem dan budaya kerja. Namun, khusus penunjukan UPT P2TK sebagai pembangunan zona integritas yang melayani calon pekerja migran Indonesia atau perusahaan penempatan pekerja migrant bertujuan untuk mampu memberi layanan yang prima, tarif transparan, bebas calo dan pungli.
“Layanan bagi pekerja migran di Jatim, setelah ada LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) dan sebagai unit yang berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), jadi lebih mudah, aman dan terlindungi,” kata Himawan.
Ia juga menyampaikan, pada Tahun 2021, Disnakertrans Provinsi Jatim menunjuk 7 Bidang/Unit untuk mengikuti pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM.
“Tentunya, ke 7 bidang/unit tersebut menjadi perwakilan wajah layanan (frontline service) Disnakertrans Provinsi Jatim dalam mereformasi birokrasi layanannya dan menjadi Branding Organisasi reformasi birokrasi di OPD Pemprov Jatim,” tambahnya.
Sementara Kepala UPT P2TKI Budi Raharjo mengatakan, ada empat tahap pembangunan zona integritas di TPT P2TK yang sebelumnya telah dibangun, meliputi need analysist, action plan, implementation dan tahap growing and monev.
“Untuk itu, kepada OPD/Unit yang ditunjuk untuk segera membuat actionplan, yang berisikan identifikasi masalah pelayanan, perbaikan sarpras, alur layanan serta sangat ditekankan untuk dikomuniasikan baik secara internal maupun esternal, yakni pelanggan penerima layanan yang muaranya pada pembuatan janji layanan (citizen charter),” paparnya.
Ia juga menyampaikan, dalam pengalamannya kalau upaya manajerial dalam pembangunan zona intergritas di UPT P2TK Disnakertrans Provinsi Jatim itu meliputi sinergitas antara kualitas leader, pemahaman aturan, penggunaan IT, penerapan secara partisipatory dan monev yang berkelanjutan.
Komitmen Pemerintah Jatim untuk perbaikan layanan publik dan penerapan reformasi birokrasi terus dilakukan dan ditingkatkan. “Yang terberat yang dirasakan disaat membangun komitmen internal dan mengubah kebiasaan zona nyaman serta budaya kerja pegawai ” ujarnya. [rac]
