Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim dalam Sosialisasi Review Dokumen RPB, Kamis (10/6).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim terus melakukan mitigasi dalam hal pengurangan risiko bencana. Salah satunya dengan menghadiri ‘Sosialisasi Review Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)’ yang diadakan BPBD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (10/6).
Sosialisasi dihadiri diantaranya oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Suman; Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Plt Kalaksa BPBD Jatim yang diwakili Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja. Turut hadir juga Kapolres Sidoarjo, Dandim Sidoarjo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sidoarjo, Akademisi dari Universitas dr Soetomo, Hendro Wardono; PD Kabupaten terkait, Forum PRB Kabupaten Sidoarjo, tenaga ahli penyusun RPB, dan relawan bencana.
“BPBD bukan penjaga gawang. Penanggulangan bencana merupakan tugas bersama dan urusan bersama. Jadi lakukan upaya preventif dan mitigasi dalam kebencanaan, seperti yang dibahas dalam sosialisasi ini,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H Suman.
Senada dengan Ketua DPRD Kabupaten, Sekretaris BPBD Jatim, Erwin Indra Widjaja mengaku kebencanaan merupakan urusan bersama dan dilakukan secara pentahelix (bersama-sama). Sosialisasi serta review dokumen RPB ini sangat penting dalam upaya peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).
“Review RPB ini untuk penyempurnaan sekaligus harmonisasi dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelas Erwin.
Sambung Erwin, review dokumen RPB Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan sosialisasi. Sebab dengan adanya sosialisasi ini dapat meriview dokumen RPB. Dan hal itu merupakan hal terpenting yang masuk dalam hal pembangunan.
“RPB merupakan dokumen publik yang bisa di manfaatkan oleh siapa saja. Terutama kaiatannya dalam meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dan juga perwujudan pelaksanaan pelayan dasar kepada masyarakat khususnya dan Sub urusan bencana,” ungkap Erwin.
Erwin menambahkan, BPBD Jatim juga mendukung inisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) ditiap Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Dalam pembukaan Rakor Forum Komunikasi Masyarakat Penanggulangan Bencana beberapa waktu lalu, pihaknya mengatakan ada 12 daerah yang menjadi concern BPBD Jatim.
“Informasi yang disampaikan terkait potensi gempa dan tsunami harus jadi bagian penting. Terutama untuk delapan daerah terdampak maupun daerah penunjang sekitar,” ucapnya.
Langkah BPBD Jatim itupun kembali mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih. Dijelaskannya, fungsi pentahelix di daerah perlu digalakkan. Dan juga harus mengesampingan isu ego sektoral yang paling sering didengar. Karena penanggulangan bencana merupakan urusan bersama.
“Saya berharap banyak dibentuk Forum PRB baru. Sehingga dapat menurunkan skor IRB (Indeks Risiko Bencana,” pungkasnya. [bed]
