Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto (kanan) menerima sertifikat hak atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Madiun dari Kepala Pertanahan Kabupaten Madiun, Ardi Rahendro di ruang rapat Sekda, Kamis (18/6).[sudarno/bhirawa]
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto menerima sertifikat hak atas tanah aset Pemerintah Kabupaten Madiun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun di ruang rapat Sekda, Kamis (18/6).Penyerahan sertifikat secara simbolis ini juga sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya agar diakui negara.
Dikatakan oleh Kepala BPN Kabupaten Madiun, Ardi Rahendro bahwa warga desa yang ada di lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dipersilakan segera menyertifikatkan aset tanahnya.Dengan mengacu pada ketentuan PTSL, dimana PNBP-nya adalah nol Rupiah.Menurutnya, mengenai penyiapan berkas disilahkan berkoordinasi dengan koorpas setempat, karena koorpas sudah mengumpulkan iuran dari masyarakat untuk persiapan pemberkasan.
“Bagi desa-desa yang sudah di PTSL-kan namun asetnya belum tersertifikatkan, kami mohon maaft tidak bisa mengikuti program PTSL. Jadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tetap dikenakan hanya untuk pengukuran dan pemeriksaan. Untuk penerbitan SK-nya nanti 0 rupiah.Tentunya data yang diberikan kepada kami berupa reng-rengan dan kami terapkan pada angka yang maksimal,”kata Kepala BPN.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto mengucapkan terimakasih kepada BPN Kabupaten Madiun yang telah menyelesaikan dan mensertifikatkan tanah milik Pemerintah Kabupaten Madiun. “Sebenarnya sertifikat itu bentuk pengakuan atas pembelian tanah dari Negara kepada pemerintah, dan pemerintah kepada warganya.Seperti halnya kita sebagai masyarakat harus memiliki KTP sebagai data. Kalau kita tidak memiliki KTP, tidak akan diakui sebagai warga negara. Sama halnya dengan sertifikat untuk pengakuan akta tanah bagi warga yang diakui oleh negara,”terang Sekda Madiun.[dar]
