Sadarestuwati (Mbak Estu) saat diwawancarai sejumlah wartawan di Bareng, Jombang, Jumat petang (08/06).
[Arif Yulianto/ Bhirawa].
Jombang, Bhirawa
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Sadarestuwati mengatakan, wilayah utara Brantas di Kabupaten Jombang bukan tidak mungkin menjadi kawasan industri terpadu. Saat ini, proses pembangunan Jembatan Ploso baru tengah memasuki proses pembebasan lahan di sisi utara Brantas yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Jembatan ini nantinya diprediksi juga sebagai infrastruktur penunjang rencana industrialisasi utara brantas.
“Tentunya, kalau kita mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yanh sudah ada, perlu diketahui bahwa, Kabupaten Jombang ini (sebagai) salah satu kabupaten yang tercepat di dalam penyelesaian RTRW nya,” kata Sadarestuwati, saat berada di Kecamatan Bareng, Jombang, Jumat petang (08/06).
Lebih lanjut Sadarestuwati yang akrab di sapa sebagai Mbak Estu itu menambahkan, meski terbilang masuk katagori kabupaten yang cepat menyelesaikan RTRW nya, kata Sadarestuwati, pada implementasi RTRW tersebut belum cukup signifikan.
“Akan tetapi bila mengacu pada RTRW (Jombang), utara Brantas jelas. Industri di bawa ke utara Brantas. Karena di dalam industri pasti ada limbah. Jika hal ini dikelola secara terpadu, bukan tidak mungkin utara Brantas menjadi kawasan industri terpadu seperti halnya Ngoro Industri di Mojokerto,” papar Mbak Estu.
Ditanya lebih lanjut selain infrastruktur jembatan sebagai penunjang rencana industrialisasi utara Brantas, infrastruktur apa saja yang bisa di ‘cover’ oleh Pemerintah Pusat, Mbak Estu menjawab, utara Brantas menjadi perencanaan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
“Karena kalau kita bicara jalan, itu sebenarnya bukan jalan nasional. Tetapi bisa dinaikkan menjadi jalan strategis nasional. Kalau sudah dinaikkan menjadi jalan strategis nasional, maka itu akan kewenangan pemerintah pusat, dengan begitu maka APBN akan mudah sekali dikucurkan untuk membangun pelebaran jalan maupun infrastruktur yang lain yang menjadi penunjang kawasan industri tersebut,” papar Mbak Estu lagi.
Sementara itu berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja baru, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM mengatakan, jika nantinya menjadi wilayah industri skala besar, akan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Begitu juga dengan Kecamatan Wonosalam di Jombang selatan, jika wilayah tersebut benar-benar menjadi wilayah ‘tourism’, biasanya industri kecil dan menengah akan lebih cepat berkembang di wilayah seperti itu.
“Dilihat dari pemetaan itu sudah bagus, tinggal nanti konsistensi kepala daerah yang baru, kalau dia jeli, dia inovasi, dia mau kreatif, saya yakin bahwa Jombang akan bangkit di 2019,” jelas Setiajit, Jumat malam (08/06)
Terkait status jalan raya utara Brantas, Setiajit menambahkan status jalan provinsi maupun nasional menurutnya tidak terlalu penting.
“Menurut saya yang penting adalah saling menyangga. Jalan itu di 2018 dan 2019 sudah ada perencanaan untuk pelebaran tiga meter itu kan. Jadi saya kira, dengan pelebaran tiga meter kan sudah menjadi 24 meter lebar jalan itu,” pungkas Setiajit.(rif)
