Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat diwawancarai sejumlah wartawan di Pendapa Kabupaten Jombang terkait tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, Selasa siang (24/09). [Arif Yulianto/Bhirawa]
Jombang, Bhirawa
Tepat tanggal 24 September 2019 ini merupakan satu tahun pertama periode kepemimpinan Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab bersama Wakil Bupati Jombang, Sumrambah. Satu tahun yang lalu, 24 September 2018, Hj. Mundjidah Wahab-Sumrambah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang periode 2018-2023 di Gedung Grahadi Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) saat itu, Soekarwo. Hj. Mundjidah Wahab-Sumrambah pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang tahun 2018 yang lalu menang atas dua Pasangan Calon (Paslon) pesaingnya yakni, Nyono Suharli Wihandoko-Subaidi Mochtar dan Syafi’in-Choirul Anam.
Di Pendopo Kabupaten Jombang, Selasa siang (24/09), tepat satu tahun periode kepemimpinannya bersama Wabup Sumrambah, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab kepada sejumlah wartawan menyampaikan sejumlah capaian. Mulai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga program unggulan seragam gratis bagi siswa baru Sekolah Dasar (SD) negeri Madarasah Ibtidaiyah (MI) negeri maupun swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta.
“Kita sudah lakukan reformasi birokrasi dan pelayanan, serta akan ada program smart city,” ujar Bupati Jombang.
Bupati membeberkan, dalam penerapan SAKIP oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jombang sejak tahun 2018 yang lalu kini telah meliputi E-Planning, E-Program, E-Budgeting, dan E-Lapor. SAKIP kata Bupati, sangat evisien dan memberikan banyak manfaat, salah satunya yakni mampu menghemat keuangan daerah.
“Harus ada outputnya, jadi tidak gampang untuk membuat program. Harus melalui semuanya, E-Planningnya, E-Budgetingnya, E-Lapor, ini harus manfaat. Tahun 2018 kemarin mampu evisiensi anggaran hingga 140 Milyar Rupiah,” papar Bupati Jombang.
Reformasi birokrasi yang sudah dilakukan pada tahun pertama pemerintahan Mundjidah-Sumrambah lanjut Bupati yakni, perampingan organisasi pemerintahan di lingkup Pemkab Jombang. Perampingan ini kata Bupati, memberikan manfaat efisiensi anggaran yang sangat signifikan.
“Dari 35 OPD menjadi 31 OPD. Yang selanjutnya, bahwa untuk pengisian perangkat desa, sudah kita buatkan Perbup, pelaksanaannya dengan cara tes menggunakan tekhnologi IT. Ini untuk meminimalisir jual beli jabatan dan yang lain dan meningkatkan standar pelayanan,” sambung Bupati.
Capaian dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang yakni terkait pengurusan dokumen kependudukan. Jika dulu mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilayani di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil saja, namun saat ini sudah dilayani hingga di masing-masing kecamatan.
“Bahkan untuk Kartu Keluarga (KK), akhir tahun ini sudah bisa dilayani di tingkat kecamatan juga,” lanjut Bupati.
Selain itu Dispendukcapil Jombang mulai tahun ini juga telah melakukan sosialisasi untuk Kartu Identitas Anak dan melakukan pendataan melalui sekolah-sekolah. Pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang sudah menggunakan sistem online.
“Jadi sudah tidak berjubel lagi di RSUD,” ucapnya.
Penggunaan sistem online juga telah dipakai untuk pelayanan pajak kepada masyarakat Jombang. Hingga ada istilah ‘Sambel Bajak’ atau Sambil Belanja, Bayar Pajak. Selain itu, pelayanan di bidang perijinan juga selalu dilakukan agar pengurusan perijinan bisa cepat dan mudah.
Dibidang peningkatan sektor ekonomi, Bupati menjelaskan, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi internasional yang mempertemukan pemilik produk dengan para pembeli. Sehingga kerjasama yang juga melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu sudah mulai mampu mengekspor tiga produk unggulan dari Kabupaten Jombang, yakni beras organik, sayur dan buah-buahan, dan yang ketiga yakni susu sapi perah.
Untuk pengembangan industri di utara Sungai Brantas yang memang diproyeksikan sebagai kawasan industri di Jombang, Bupati menerangkan, untuk sementara ini, dengan adanya jalan tol yang melewati Jonbang, sebenarnya banyak calon investor yang melirik Jombang sebagai tempat berinvestasi, namun masih terkendala pembangunan Jembatan Ploso yang baru.
“Pembebasan lahan sebelah utara kan kewenangan Pemerintah Provinsi, yang selatan kewenangan Pemkab Jombang. Pemkab sudah selesai, yang provinsi hampir, tinggal dua titik saja. Dan pembangunan Jembatan Ploso ini Insya Alloh positif tahun 2020,” paparnya lagi.
Jika nantinya investasi sudah masuk di kawasan Industri di utara Brantas, maka janji nya bersama Wabup Sumrambah untuk menyediakan lapangan kerja baru sebesar 80 ribu tenaga kerja optimis akan bisa tercapai selama lima tahun periode kepemimpinannya bersama Wabup Sumrambah.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur, pihaknya juga melakukan pembenahan-pembenahan infrastruktur dasar di desa-desa maupun kecamatan. Seperti pembangunan jalan dan jembatan.
“Terobosan tahun 2019 ini salah satunya adalah jalan raya dari Mojoagung ke Wonosalam. Selain itu juga ada bantuan Bis dari Kementrian Perhubungan untuk jurusan Mojoagung ke Wonosalam. Ke depan kita akan minta dibantu bis untuk wilayah Jombang utara,” tandas Bupati.
Pada pembangunan sektor pariwisata, tempat wisata yang segera akan dibangun di Kota Jombang yakni Taman Perdamaian yang berlokasi di Kebon Ratu dan Tirta Wisata Keplaksari. Antara keduanya nanti akan ada jembatan penghubung di atas Jalan Raya Surabaya-Solo di titik tersebut.
Untuk pembangunan infrastruktur di kota, pihaknya juga akan membangun block calvert di belakang RSUD Jombang untuk pelebaran jalan untuk jalan alternatif sehingga tidak terjadi kemacetan di jalan utama kota saat ada kegiatan semisal Car Free Day.
Meski begitu, sejumlah capaian yang sudah dilakukan selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wabup Sumrambah tetap ada kendala dalam perjalanannya. Seperti yang terjadi pada implementasi program unggulan seragam gratis bagi siswa baru SD, MI, SMP, dan MTs baik sekolah negeri maupun swasta.
“Kain seragam ini sudah kita realisasikan, alhamdulillah dengan tiga stel. Kain pramuka, kain seragam nasional, dan dan olahraga. Untuk yang batik, memang belum bisa realisasi tahun ini, karena kita harus memproses hak paten dan sebagainya,” terang Bupati Mundjidah Wahab.
Ia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Jombang serta memohon maaf karena untuk pelaksanaan kain seragam gratis ini memang agak terlambat. Keterlambatan ini terang Bupati, karena harus melakukan beberapa kali uji laboratorium untuk melihat kualitas kain seragam tersebut yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat.
“Harus sesuai dengan speknya juga. Kenapa pakai glondongan, kok tidak dipotongi. Karena uji lab itu tidak hanya saat lelang saja. Setelah jadi kain, per glondong itu di lab lagi, sesuai nggak dengan speknya. Kalau dikemasi dengan plastik oleh pemenang tendernya, gimana kita ngeceknya, kalau diselip-selipi gimana cara kita nge-tes lab lagi. Kita menghindari itu, karena saya minta, kualitas harus bagus,” ulasnya.
Atas adanya keterlambatan penyaluran kain seragam gratis kepada para siswa baru ini, Bupati menyampaikan, pihaknya akan melakukan perbaikan program tersebut pada tahun-tahun mendatang. Selain itu Bupati juga mengatakan, pembangunan Gedung Kesenian dan pelayanan satu atap juga akan diselesaikan dalam kurun lima tahun kepemimpinannya bersama Wabup Sumrambah.
“Jadi tidak satu tahun harus selesai semuanya. Nanti tahun pertama apa, kedua apa, dan seterusnya sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” pungkas Bupati Jombang.(rif)
