Tampak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan memimpin Rakor Implementasi PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali yang digelar Menko Marves RI, secara virtual bertempat di Pendopo Muda Graha, Rabu (21/7). [sudarno/bhirawa]
Bupati Madun H. Ahmad Dawami didampingi oleh Forkopimda mengikuti Rakor Implementasi PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, secara virtual bertempat di Pendopo Muda Graha, Rabu (21/7).
Rakor virtual yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, dijelaskan bahwa PPKM level 4 menggantikan PPKM Darurat, meskipun secara substansi tetap sama dengan aturan PPKM Darurat. PPKM level 4 diberlakukan sejak tanggal 21 Juli s.d 25 Juli 2021.
Ketentuan dalam PPKM level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri no 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.
“Kita harapkan sampai dengan tanggal 25 Juli aturan pengetatan bisa tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan PPKM Level 4, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasive dan edukatif dalam penegakan aturan,” jelasnya.
Terakhir Luhut mengatakan, pada tanggal 26 Juli akan dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai daerah-daerah dan sektor usaha yang bisa dilakukan relaksasi jika tren kasus terus mengalami penurunan.
Adapun pembatasan kegiatan dalam PPKM level 4, diantaranya pasar tradisional diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi dalam kesempatan tersebut mengatakan untuk menurunkan Positivity Rate maka harus ada peningkatan testing tracing dengan tetap mengikuti strategi tes yang benar. “Sebagai bentuk dukungan terhadap perpanjangan PPKM, Pemerintah juga akan mendorong testing-tracing dan isolasi terpusat secara masif.
Dikatakannya, TNI/Polri akan berperan besar pada program vaksinasi, pembagian paket obat gratis dan bansos dengan dukungan pemerintah daerah. Untuk kelompok yang resisten terhadap perpanjangan PPKM (Ormas, Aktifis, Mahasiswa, Tokoh agama, tokoh masyarakat) harus dirangkul dan dilibatkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. [dar]
