Massa dari berbagai elemen masyarakat saat demontrasi menolak RUU HIP di Gedung DPRD Jatim. [gegeh bagus setiadi]
DPRD Jatim, Bhirawa
Massa dari berbagai elemen berunjuk rasa menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPRD Jatim, Selasa (7/7) kemarin. Mereka pun diterima oleh perwakilan DPRD Jatim.
Koordinator sekaligus Penanggung Jawab Aksi yang tergabung di Gerakan Umat Islam Tolak Komunis (Gamis) Jatim, Mochammad Yunus, menyampaikan sejumlah tuntutannya. Di antaranya ada tiga inti yang disampaikan.
Pertama, mereka menolak keberlanjutan pembahasan RUU HIP oleh DPR RI dan pemerintah. “Harus dihapus dari Prolegnas. Pancasila sudah final jangan lagi melakukan pembahasan yang tak perlu,” kata Yunus.
Kedua, mereka juga mendesak agar inisiator RUU HIP bisa diusut. “Siapa yang di belakang RUU HIP harus diusut untuk kemudian diproses hukum. Sebab, hal ini berpotensi melakukan makar konstitusional sekaligus memberikan peluang ideologi komunis kembali hidup,” terangnya.
Mereka juga mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen untuk menyelidiki inisiator RUU tersebut. “Harus dicari siapa yang ingin mengkudeta Pancasila,” katanya.
Aksi ini diikuti oleh berbagai elemen Ormas Islam dan berbagai komunitas emak-emak. Elemen massa datang dari sejumlah daerah di Jatim.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menegaskan bahwa pihaknya siap untuk melanjutkan aspirasi tersebut kepada DPR RI. “Hari ini kami menerima dan juga kami sampaikan ke DPR RI melalui Faksimili,” kata Sadad yang juga Politisi Gerindra ini dikonfirmasi seusai pertemuan.
Sadad hadir bersama Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat, Achmad Iskandar, dan Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKS Lilik Hendarwati dan Fraksi Gerindra, Noer Soetjipto. Mereka bahkan sempat naik mobil komando untuk menemui massa.
Sadad sepakat dengan massa, bahwa Pancasila adalah final. “Pancasila yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 sudah final sehingga tidak ada urgensi untuk dibahas dan diperdebatkan kembali,” kata Sadad.
“Pancasila adalah kompromi terbaik dari founding father kita tentang dasar negara kita. Kami sepakat tentang itu,” katanya.
Massa membubarkan diri setelah sebelumnya perwakilan dari para pendemo ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jatim Ahmad Iskandar dan dua anggota DPRD Jatim. Tidak hanya itu, perwakilan dari DPRD Jatim juga turun langsung menyampaikan pesannya di antara para pendemo dengan naik mobil komando. Mereka juga sempat membacakan pancasila bersama-sama.
“Kami sudah bertemu dengan perwakilan dari peserta aksi, peserta unjuk rasa. Dan Alhamdulillah kami mempunyai kesamaan pandangan. Bahwa Pancasila adalah bentuk yang final yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Oleh karena itu, semua aspirasi semua masukan, semua keinginan,semua harapan yang disampaikan kepada juru bicara, perwakilan perserta aksi ini sudah kami terima dengan baik,” kata Anwar Sadad di atas mobil komando kepada para pendemo.
“Bahwa dengan konstitusional yang kami miliki, kita sampaikan kepada yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Takbir. Kami berharap perjuangan ini berhasil dengan baik dan tetap bernaung di negara kesatuan republik Indonesia, bernaung di bawah pancasila, bernaung di bawah UUD 1945,” lanjut Sadad. [geh]
