Menolak UU MD3, Massa PMII mengusung keranda mayat ke kantor DPRD Nganjuk. [ristika]
Nganjuk, Bhirawa
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Nganjuk mengusung keranda mayat saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Nganjuk, Kamis (1/3). Mereka menolak revisi Undang Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
Penolakan terhadap UU MD3 tak pernah surut, sejumlah kalangan terus melakukan gugatan terhadap pasal yang dianggap menguatkan posisi DPR, tak terkecuali aktivis PMII. Hasil revisi UU MD3, oleh PMII dinilai bertolak belakang dengan hakikat sistem pemerintahan demokrasi. “Negara demokrasi sangat memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk memberikan kritikan kepada para wakilnya. Di negara demokrasi juga tidak boleh ada kekebalan hukum, semua sama di mata hukum,” ujar Ihza Mukhtadin, koordinator aksi.
Terkait penolakan ini, Ihza mengatakan PMII meminta Presiden mengeluarkan Perppu UU MD3. “UU MD3 ini menakutkan rakyat untuk memberikan kritikan pada anggota DPR. Selain itu, anggota DPR juga akan kebal hukum. Sebab tidak bisa diperiksa jika tidak ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Kohormatan Dewan (MKD),” kata Ihza Mukhtadin.
Setelah lama berorasi di depan gedung DPRD, mereka tak kunjung diperkenankan masuk. Karena lama tidak diperkenankan masuk, puluhan mahasiswa ini akhirnya duduk melingkar yang di tengahnya ada keranda mayat. “Hai para anggota dewan, dengarkan aspirasi kami. Ini negara demokrasi bapak, jangan sembunyi, temui kami,” teriak Ihza Mukhtadin.
Setelah itu para aktivis PMII baru ditemui oleh Wakil Ketua Komisi I, Maryanto dan Muhamad Nur Daenuri. Sempat terjadi perdebatan panjang terkait tuntutan permintaan adanya tanda tangan dari Ketua DPRD pada surat tuntutan PMII. Meski kemudian akhirnya pimpinan DPRD menandatangani lembar tuntutan PMII meski tidak ada stempel DPRD. Setelah itu, massa PMII membubarkan diri dengan tetap menyerukan penolakan UU MD3 yang membunuh demokrasi. [ris]
