foto ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Dari sisi perfomance demokrasi, Indonesia dewasa ini telah memasuki fase-fase pengembangan atau kemajuan peradaban demokrasi. Hal ini tergambar dari hasil penelitian lembaga survei internasional Jerman, GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit). Dari hasil penelitian GIZ, dibanding negara ASEAN lain, kewenangan dan transparansi anggaran Indonesia, mencapai angka tertinggi.
”Penilaian GIZ terhadap Parlemen begitu baik dan transparannya anggaran DPR RI. Namun saya menyayangkan berita sinis salah satu media nasional tentang anggaran DPR RI. Ditulis, anggaran DPR sebesar Rp7,2 triliun, padahal yang benar adalah Rp5,7 triliun,” sesal Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam dialektika demokrasi dengan tema ‘Presentasi Hasil Survei Lembaga Parlemen se ASEAN’ di pressroom, kemarin (10/8). Nara sumber lainnya, Kepala Biro BKSAP (Badan KerjaSama Antar Parlemen) Endah dan Kepala Badan Keahlian DPR RI, Jhonson Rajaguguk.
Menurut Endah, dari survei GIZ, untuk parlemen budgeting authority dan budget transparansi Indonesia menduduki tingkat tertinggi dengan angka 8,1/8,3. Disusul tertinggi kedua Filipina dengan angka 6,6/7,3 dan tertinggi ketiga Vietnam 6,4/4,2. Angka terendah pertama Brunai 1,6/1,6 dan terendah kedua Camboja.
Dari data GIZ ini, kata Fahri Hamzah, parlemen Indonesia (DPR) terbukti paling transparan dalam pengelolaan anggaran. Performance peradaban demokrasi Indonesia ternyata paling bagus diantara negara-negara ASEAN lainnya. Sayangnya, masih saja DPR selalu dicap tidak hemat, tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. Hingga DPR kesulitan mendapat anggaran untuk mengembangkan kemampuan.
”Kalau dibilang pemerintah lagi berhemat, lagi membangun infrastruktur. DPR ini juga infrastruktur dari demokrasi, yang penting sebagai penandalahirnya daulat rakyat di republik ini. DPR ini juga untuk kepentingan, kesejahteraan rakyat untuk kemajuan peradaban demokrasi,” tandas Fahri. [Ira]
