Deputi Kementerian PAN-RB didampingi Kapolres Situbondo AKBP Sigit Dany Setiyono saat menerima kunjungan peninjauan kesiapan Polres Situbondo menuju zona bebas korupsi pelayanan simpel puter di Mapolres Situbondo Senin malam (26/3). [sawawi]
Bupati Bondowoso Pamer SAKP
Situbondo, Bhirawa
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) RI, Muhammad Yusuf Ateh mengunjungi Kantor Kepolisian Resort Situbondo, Senin malam (26/3). Kemudian saat berkunjung ke Bondowoso rombongan juga mendapat pemaparan memaparkan keberhasilan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni.
Pada kunjungan ke Situbondo, Deputi Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh bersama rombongan di terima Kapolres Situbondo, AKBP Sigit Dani Setiyono. Setiba di lokasi rombongan turun melihat secara langsung kesiapan Mapolres Situbondo dalam rangka menghadapi program zona wilayah bebas korupsi (WBK).
Pertama kali tempat yang dikunjungi rombongan adalah ruang Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dengan dilanjutkan meninjau pelayanan Simpel Puter di halaman Mapolres Situbondo. Usai melihat pelayanan Simpel Puter rombongan menuju ruang Command Center dan ruang pelayanan Pembuatan SIM dan SKCK. “Kedatangan kami bersama rombongan yang merupakan tim independen reformasi ini untuk melihat kesiapan Polres Situbondo dalam rangka penilaian menjadi Zona Bebas Korupsi,” ungkap Muhammad Yusuf Ateh.
Menurut Yusuf Ateh, usai melakukan penilaian selanjutnya tim independen akan melihat dampak pelayanan kedepan, apakah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan tanpa ada praktik KKN. “Yang pasti manfaatnya nanti akan sangat dirasakan oleh masyarakat Kota Santri Situbondo,” jelas Yusuf Ateh.
Kapolres Sigit mengatakn, pihaknya akan mengikuti semua arahan tim. “Penilaian lanjutan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Semoga Polres Situbondo bisa melayani masyarakat dan mendapatkan zona integritas wilayan bebas korupsi,” ujar.
Sigit merasa bersyukur dari peniaian kemarin ada beberapa inovasi yang belum ditemukan di instansi lain. Seperti misalnya, SIM Online, Trauma Hiling dan inovasi lainnya. Kapolres optimis akan mendapatkan apresiasi dari tim penilai pada program pelayanan publik di Polres Situbondo yang menerapkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di institusi Polri.
Ada hal yang menarik perhatian Tim Independen Reformasi Birokrasi yaitu program simpel puter (Sistem Pelayanan Publik Terpadu) yang digelar dihalaman Mapolres Situbondo.
Dalam layanan ini, sambung Kapolres Sigit, Polres memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi Kepolisian seperti SIM, SKCK dan konsultasi hukum.
“Kami juga menyediakan layanan pemerintahan seperti KTP, Perijinan, Pertanahan dan layanan kesehatan serta perbankan dari Bank Jatim dan teras BRI. Alhamdulillah tim Kementerian PAN-RB dan Asrena Polri memberikan apresiasi positif kepada Polres Situbondo atas terobosan dan inovasi tersebut,” pungkas kapolres Sigit.
Sementara itu saat Bupati Bondowoso Drs H Amin Said Husni, memaparkan keberhasilan penerapan SAKIP kepada Tim Independen Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Bondowoso baru saja memperoleh nilai BB dalam penilaian SAKIP 2017. Nilai ini menjadikan Bondowoso sebagai Kabupaten yang melakukan lompatan cukup jauh dari sebelumnya hanya memperoleh nilai CC.
“Banyak sekali perubahan usai Bondowoso menerapakan SAKIP. Dari awalnya antara tujuan dan hasil akhir sebuah kegiatan itu amburadul, saat ini menjadi semakin terukur dan terarah,” kata Amin pada Tim Independen.
Amin juga memaparkan bahwa penilaian kinerja kepada setiap OPD bisa dipantau. Dengan SAKIP kata dia, Bondowoso berhasil menghemat anggaran mencapai Rp 160 Milyar. “Tahun 2018, Bondowoso mengkerucutkan sekian kegiatan dan berhasil melakukan penghematan sebesar Rp 166 Milyar,” katanya.
Tim Independen Kemenpan RB ini terdiri dari Prof Eko Prasodjo (Ketua), Prof JB Kristiadi (Anggota), Prof Tjipta Lesmana (Anggota), Dr Rudiarto Sumarwono (Senior Analyst Policy), Adhi Prawoto (Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri) dan Bambang Sunar Wibowo (Asisten Perencanaan dan Penganggaran Kapolri). [awi,har]
