Sulistyowati anggota DPRD Kota Mojokerto membacakan rekomendasi atas LKPj Wali Kota Mojokerto. [karyadi]
Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD Kota Mojokerto memberi catatan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota tahun 2017. Sejumlah catatan dan rekomendasi mulai bidang pendidikan hingga Kesra terungkap dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Keputusan DPRD Kota Mojokerto tentang Rekomendasi atas LKPJ Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2017.
“Kami merekomendasikan peningkatan jalur anak berprestasi yang selama ini hanya ada di SMPN 1, 2 dan baru ditambah SMPN 4. Harusnya, program ini diterapkan di semua sekolah,” lontar Sulistiyowati, anggota Komisi II yang menjadi Jubir DPRD Kota Mojokerto.
Politisi PKB ini mengaku tak mempermasalahkan penentuan ketiga sekolah penerima jalur prestasi dengan persyaratan tertentu. ”Namun harus diingat, keberhasilan anak-anak yang berprestasi itu dibiayai sendiri oleh orang tua, bukan sekolah. Harusnya, semua sekolah membuka jalur ini bukan membatasinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu karena itu murni peran orang tua bukan sekolah,” jlentrehnya.
Dibidang pendidikan, kalangan Wakil Rakyat juga menyoal Program Zero siswa bermotor. ”Kami mendorong eksekutif agar konsen terhadap penambangan armada sekolah. Persoalannya, jumlah siswa tiap tahun tambah meningkat. Dengan demikian, pengadaan armada sekolah gratis ini didorong demi tercapainya Program Zero siswa bermotor. Ini tentu bagus untuk menekan jumlah Laka Lantas terutama di level ini,” tandasnya panjang lebar.
Tak hanya itu, Sulistiyowati juga berbicara soal pengurukan dan pembangunan sebuah lahan di Jl Semeru. ”Kami mempertanyakan pengurukan di Jl Semeru itu, apakah ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan) nya atau tidak. Kami sudah melihat di Perizinan (Kantor Perizinan, red) ternyata memang belum keluar. Dan dewan merekomendasikan ada sanksi peringatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menjawab soal penambahan armada angkutan sekolah gratis mengaku sepakat.
“Kebutuhan kita 25 armada, dan saat ini masih 19 armada. Artinya masih kurang enam armada. Targetnya tahun 2019 kebutuhan tercukupi karena sudah mengajukan penambahan ke Kemenhub RI, mudah-mudahan direalisasi,” katanya.
Walau demikian, Gaguk tampak meragukan 25 armada sekolah gratis itu nantinya akan menghilangkan siswa yang ke sekolah dengan menggunakan motor. ”Apakah itu bisa? Keberadaan armada-armada itu tidak secara langsung bisa mencover seluruh kebutuhan siswa. Sebab kesadaran orang tua dalam rangka bebas siswa bermotor tidak bisa dikaitkan secara langsung dengan armada yang ada. Tapi boleh saja merekomendasikan itu. Silahkan saja,” pungkasnya.
Paripurna istimewa ini dihadiri wali kota, jajaran Forkompimda, Kepala OPD, Camat dan Lurah. Rapat ini akan ditindaklanjuti dengan jawaban berikutnya oleh eksekutif. [kar.adv]
