Ketua DPRD Batu, Cahyo Edi Purnomo
Kota Batu,Bhirawa
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 target parkir tidak perlu dinaikkan. Namun Dewan meminta kepada Pemkot Batu untuk mengusut kebocoran dan menemukan sistem yang tepat untuk pengelolaan parkir. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Batu, Cahyo Edi Purnomo usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Batu dengan agenda Pelemparan RAPBD 2019 di Gedung DPRD Batu, Jumat (12/10).
Permintaan yang diajukan Cahyo ini bukan tanpa alasan. Karena sejak Kota Batu berdiri PAD dari sektor parkir tidak pernah terpenuhi. Padahal sebagai Kota Pariwisata potensi parkir di Kota Batu sangat besar. Karena itu pula ia mengajak seluruh elemen di Kota Batu untuk Jujur Bersama dalam pengelolaan PAD dari sektor parkir. “Mari jujur bersama, stop kebocoran parkir, tangani yang bagus,”ujar Cahyo, Jumat (12/10).
Politisi PDIP ini yakin Pemkot Batu bisa menangani masalah kebocoran parkir ini. Karena beberapa kantong parkir yang dikelola masyarakat sendiri bisa menghasilkan anggaran yang besar, bisa digunakan masyarakat hampir satu tahun.
“Seperti parkir yang dikelola Bumdes Oro Oro Ombo, meskipun lahannya hanya sak cuil, penghasilannya bisa mencapai Rp 200 juta. Lha sementara se Kota Batu hanya bisa memenuhi Rp 350 juta, ini kan aneh,” papar Cahyo.
Ia mencontohkan laporan parkir di kawasan Payung Songgoriti. Hanya disebutkan dalam sehari hanya ada tiga mobil serta beberapa motor. “Kalau memang laporan itu benar, saya yakin penjual di Payung Songgoriti bisa bangkrut, karena pengunjung sedikit, ayo ditangani yang bagus,” tambah Cahyo. Ketua Dewan ini juga menyesalkan pajak hotel dan restaurant yang juga tidak bisa memenuhi target.
Terpisah, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan profil anggaran dalam RAPBD tahun 2019 tidak sampai Rp 1 triliun atau hanya berkisar Rp 900 miliar lebih, baik yang digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Selain diprioritaskan masalah kesehatan dan pendidikan, tahun 2019 Pemkot Batu memprioritaskan 3 sektor utama penopang perekonomian. Yaitu, Pertanian, Pariwisata dan UMKM. “Tiga sektor itu yang akan kita push, baik kita berikan fasilitas, penguatan hingga kita bantu membuka akses,” kata Dewanti.
Ia juga membenarkan bahwa ada target perolehan retribusi yang tidak terpenuhi. “Terutama parkir, karena sampai sekarang kan belum ada sistem yang tepat, efektif dan memiliki hasil bagus. Harus ada pihak ketiga yang bisa buat sistem yang bagus,”pungkasnya.(nas)
