Anwar Sadad
Atas pertimbangan perkembangan kasar selama sepekan pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya Raya, Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengaku tak mau berspekulasi, menanggapi adanya wacana PSBB perlu diperpanjang atau bahkan diperluas wilayahnya, karena masalah PSBB itu sangat kompleks.
Politisi asal Partai Gerindra itu juga tidak menutupi bahwa selama PSBB juga mencuat kluster baru kasus terkonfirmasi positif seperti di PT Sampoerna maupun di pabrik rokok yang ada di Tulungagung dan Pasar Pujon Malang.
“Sidoarjo dan Gresik itu industrinya lebih banyak dibanding Surabaya tapi trend selama PSBB mereka cukup bagus dalam upaya memutus mata rantai sebaran covid-19. Saya menilai masalah utama ada pada koordinasi di level Gugus Tugas. Tiap-tiap rumpun dari Gugus harus terkonsolidasi dengan baik, tik-tok-an gitu lho,” kelakar pria murah senyum, Selasa (5/5).
Menurut Anwar Sadad, jebolnya rumpun gugus tracing ini harus dievaluasi. Misalnya, tracing selama ini dilakukan dengan cara apa?.
“Saya dengar Kominfo sudah memperkenalkan teknologi tracing, tracking, fencing, kenapa ini tidak diaplikasikan. Terus ada chatbot Kominfo Pemprov bagaimana kabarnya? Alat itu saya rasa bisa digunakan sebagai sumber informasi awal, asalkan prosedur pelaporan diinformasikan dengan lebih jelas,” ungkapnya.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim ini menyesalkan karena dalam hal percepatan penanganan Covid-19 di Jatim, Gubernur butuh DPRD Jatim hanya untuk tujuan realokasi dan refocusing anggaran saja.
“Itu saja. Tidak ada yang lain. Gubernur tidak pernah menyampaikan grand design percepatan penanganan Covid-19 di hadapan DPRD Jatim. Misalnya bagaimana skema pelibatan Dewan maupun Partai yang memiliki infrastruktur hingga tingkat RT,” dalih politisi asal Pasuruan.
Padahal, lanjut Gus Sadad sapaan akrabnya, harusnya diingat bahwa DPRD adalah representasi rakyat, dan di dalamnya adalah individu-individu yang memiliki jaringan dan keterpilihan baik karena ketokohan personal maupun sebagai kader partai.
Bahkan anggota DPRD Jatim selama ini telah melakukan kerja-kerja kampanye pencegahan dan penanganan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 sebagai personal atau dalam rangka penugasan Partai.
“Saya pribadi husnudzan, selalu berbaik sangka, bahwa Gubernur dan jajaran Gugus Tugas dapat bekerja secara taktis dengan memanfaatkan seluruh kewenangan kebijakan dan anggaran yang ada. Akan tetapi “kebobolan” berkali-kali pada klaster-klaster massal yang harusnya dapat terdeteksi dengan akurat, menandakan Gubernur harus segera mengkonsolidasikan jajarannya. Harus cepat dan tepat,” pinta Gus Sadad.
Di sisi lain, pihaknya juga meminta skema jaring pengaman sosial yang hendak diberikan Pemprov maupun pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya lebih transparan dan tersosialisasikan dengan baik karena masyarakat terdampak yang ada di bawah sudah pada mengeluh tak kunjung ada bantuan dari pemerintah.
Bahkan informasi yang didapat, masih ada Rp.450 miliar anggaran untuk jaring pengaman sosial dampak covid-19 yang masih ngendon karena belum bisa direalisasikan programnya.
“Nah, kalau ini kan karena faktor kehati-hatian, disebabkan basis data yang akan digunakan acuannya adalah DTKS. Harapannya KPM benar-benar tepat sasaran, tidak bocor ke pihak yang tidak berhak. Tapi di lapangan data tersebut justru dipermasalahkan masyarakat,” pungkas Anwar Sadad. [geh]
