Suasana ratusan pencari kerja yang mendatangi bursa kerja yang diselenggarakan Disnakertrans Jatim.
Pengangguran di Jatim Tinggi
DPRD Jatim, Bhirawa
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim meragukan keberhasilan Pemprov Jatim dalam menurunkan angka pengangguran. Pasalnya, dari data yang didapat, angka pengangguran di Jatim masih cukup tinggi, mencapai 800 ribu orang.
“Memang sudah ada penurunan 0,4 persen, tetapi kalau dilihat angka pengangguran masih 800 ribu usia produktif kan masih tinggi,” katanya pada Selasa (26/9).
Dia khawatir, program pelatihan yang sudah dilaksanakan Pemprov Jatim, melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim tidak berjalan maksimal. Sehingga, penurunan angka pengangguran tidak selama ini tidak signifikan.
“Kalau saya melihat angka pengangguran ini kan cukup besar, apakah penurunan itu karena memang ada pelatihan atau karena kemampuan pribadi mereka sendiri. Itu yang masih kami dalami,” tambahnya.
Dia berharap, agar Pemprov Jatim serius dalam memberikan pelatihan kepada angkatan kerja di Jatim. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan oleh Pemprov Jatim juga cukup besar.
“Padahal anggarannya sangat besar. Kalau penurunannya tidak signifikan kan eman-eman,” jelas wakil ketua DPW PAN Jatim itu.
Suli pun mendorong agar Disnaker Jatim merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), dengan meremajakan peralatan dan metode pelatihannya. Pasalnya, dalam era teknologi yang modern, dibutuhkan kemampuan yang sesuai perkembangan zaman.
“Jadi kalau misalkan punya sertifikasi bordir tetapi manual kan kan juga sulit. Manual harus usaha sendiri dan itu butuh modal. Karena jaman sekarang pakai computer,” tandasnya.
Dari data yang diperoleh komisi E DPRD Jatim, dari 16 BLK di Jatim, peralatannya memang sudah tertinggal dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi itu dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam menurunkan pengangguran yang ada di Jatim.
“Ya harus direvitalisasi, kalau memang jadul teknologinya harus dirubah dengan yang kekinian,” tambahnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Heri Sugiono menegaskan seharusnya ada semacam monitoring di lapangan guna pelaporan terkait alat-alat yang dimiliki BLK.
“Seharusnya memang ada tim monitoring di lapangan terkait peralatan yang dimiliki BLK. Memang sesuai data di lapangan banyak peralatan yang ada tidak memadahi sehingga banyak lulusannya yang tidak masuk dunia kerja,”tegasnya.
Disisi lain, Disnaker atau Pemprov Jatim bekerjadama dengan sejumlah perusahaan untuk bantuan peralatan melalui CSR (Corporate Social Responbility). Sepanjang hal tersebut tidak melabggar aturan. “Sah-sah saja Pemprov Jatim memberi bantuan sebatas tidak melanggar aturan,” lanjut politikus asal Partai Golkar.
Selain itu , hendaknya dalam pembelian peralatan penunjang BLK disesuaikan dengan pasar. Artinya kira-kira saat ini sejumlah perusahaan membutuhkan tenaga ahli seperti itu, maka Disnakertrans akan menyesuaikannya. [cty]
