Dewan Minta Keduanya Duduk Bersama

DPRD Surabaya, Bhirawa
Kalangan dewan menyayangkan perbedaan pendapat antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wawali Wisnu Sakti Buana soal rencana penutupan lokalisasi gang Dolly. Perang pernyataan yang dipertontonkan ini bisa memicu keresahan di masyarakat, apalagi keduanya memiliki basis massa yang kuat.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Surabaya H Junaedi menyatakan saling serang pernyataan lewat media massa antara dua pemimpin Surabaya tersebut  sebagai sikap tidak sehat yang dipertontonkan kepada masyarakat.
Untuk itu Junaedi meminta agar keduanya segera duduk bersama untuk berkoordinasi karena yang sedang diperdebatkan adalah soal kebijakan Pemkot Surabaya yang tentu akan berimbas kepada situasi, kondisi dan nasib warga. “Perbedaan pendapat soal penutupan lokalisasi Dolly antara wali kota dan wakilnya tidak boleh dibiarkan terus berlangsung, dampaknya tidak baik bagi masyarakat. Seharusnya mereka duduk bersama,” ucap Junaedi.
Sebagai anggota DPRD Surabaya, Junaedi juga meminta wali kota dan wakilnya lebih sering saling berkunjung ke ruangan yang jaraknya hanya beberapa meter saja, karena keduanya berangkat dari partai yang sama.
“Harusnya berbedaan itu tidak boleh terjadi apalagi sampai tersiar ke media karena keduanya berangkat dari partai yang sama yakni PDIP. Kepada wali kota saya minta agar segera mengajak wakilnya untuk berbicara, la wong tinggal melangkah ke ruang sebelahnya saja kok. Demikian juga kepada wawalikota, saya minta agar menyampaikan pendapatnya secara langsung saja sehingga menemukan kesamaan pendapat, apapun itu jangan saling sanggah di media massa,” terang politisi Demokrat yang kembali lolos di Pileg 2014 ini.
Junaedi memperkirakan Kota Surabaya akan dirundung kekacauan yang luar biasa jika ternyata deadline penutupan lokalisasi Dolly pada 19 Juni mendatang masih diliputi terjadinya perbedaan pemahaman antara wali kota dan wakilnya karena keduanya mempunyai basis massa yang  besar.
“Saya yakin jika pertentangan ini terus berlangsung sampai deadline 19 Juni, maka akan terjadi chaos yang luar biasa di gang Dolly. Bisa terjadi perang saudara karena masing-masing punya massa,”katanya.
Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengaku sudah menghubungi via telepon Wawali Wisnu Sakti Buana yang menentang penutupan lokalisasi Jarak dan Dolly. Sikap Wisnu ini tentu saja bertolak belakang dengan keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang ingin dua lokalisasi terbesar di Indonesia itu segera ditutup.
“Saya sudah telepon dia (Wisnu) dan memberitahu pentingnya penutupan lokalisasi di Jatim, salah satunya Dolly. Saat saya telepon dia ya bilang iya. Saya kira penutupan Dolly bisa berjalan sesuai rencana yaitu 19 Juni,” kata Soekarwo.
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekat Soekarwo, cara penyampaian yang disampaikan Wisnu saja yang kurang tepat sehingga terkesan menolak. Padahal secara prinsip, dia setuju lokalisasi Dolly dan Jarak  ditutup agar di Surabaya tidak ada tempat maksiat.
“Penutupan lokalisasi di Jatim adalah amanah dari para ulama, kiai dan masyarakat yang ingin di Jatim tidak ada tempat maksiat. Makanya kita terus support Pemkot Surabaya untuk menutupnya. Kita dukung penuh,  termasuk biaya yang dibutuhkan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wisnu menyatakan, penolakan penutupan Gang Dolly pada 19 Juni mendatang bukanlah karena kepentingan pribadi. Menurut dia, penolakan itu merupakan konsep PDI P dalam melihat realitas sosial prostitusi di lokalisasi Dolly. Ketua DPC PDIP Kota Surabaya itu mengatakan, sejak Surabaya dipimpin Bambang Dwi Hartono (Wali Kota sebelum Tri Rismaharini), PDIP tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly.
“Kami tidak pernah memiliki rencana menutup Dolly, yang ada hanya pembatasan PSK dan pembatasan aktivitas prostitusi,” katanya.
Dikatakannya, PDIP sebagai partai yang berbasis wong cilik sangat sadar, secara ekonomi puluhan ribu warga sudah sangat bergantung pada aktivitas lokalisasi di Dolly. Fakta itu sudah berlangsung puluhan tahun sejak Dolly ada sekitar  1966.
Sementara itu rencana Pemkot Surabaya  untuk mengakhiri kegiatan prostitusi di lokalisasi Dolly dan Jarak mendapatkan dukungan positif dari 58 ormas Islam di Jatim.
Sebanyak 58 ormas Islam yang di antaranya terdiri dari Muhammadiyah Jatim, Hidayatullah Jatim, Perhimpunan Al Irsyad Jatim, Dewan Masjid Indonesia Jatim, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jatim, hingga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jatim yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur dan berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim mengunjungi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di ruang kerjanya di Balai Kota. Ormas Islam tersebut menyampaikan pernyataan sikap dukungan menutup Dolly.
Koordinator GUIB Jatim, Abdurrachman Azis mengatakan, pihaknya sengaja bertemu Risma untuk memberikan dukungan moril kepada wali kota terkait rencana penutupan Dolly.  “Intinya, kami mendukung Risma untuk menutup tempat-tempat prostitusi sebelum Ramadan 2014,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim. “Kalau itu memang sudah menjadi kebijakan dari Pemkot Surabaya maupun Pemprov Jatim tentu kami mendukung,” ungkap Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jatim M Soleh.
Dia memprediksi hanya sekitar 10 persen dampak penurunan pendapatan setelah Dolly ditutup bagi kalangan perhotelan. Sebab para wisatawan yang datang ke Surabaya dan Jatim  kebanyakan untuk melakukan pekerjaan bisnis  serta perjalanan rohani dan belanja. “Jadi menurut saya penurunannya pada sektor perhotelan tidak terlalu tinggi,” ujarnya.
Sementara itu, Risma menegaskan bahwa rencana penutupan lokalisasi Dolly bukan didasari karena emosi. Tetapi demi masa depan anak-anak di sana dan juga untuk mengangkat derajat warga di sekitar lokalisasi. Menurutnya, pemkot sudah melakukan pendekatan kepada warga di sekitar lokalisasi Dolly sejak 2010. Pendekatan dilakukan bukan hanya menangani PSK atau mucikari saja, tetapi juga warga di sekitar lokalisasi. “Saya ingin ekonomi mereka bangkit dengan usaha yang diridhai Allah. Insyaallah bisa, meski memang butuh waktu,” ujarnya. [gat.iib.dre.riq]