Anggota Komisi B DPRD Jatim saat meninjau gabah hasil panen petani di Pojok kulon Kesamben. harga gabah petani masih jauh dari HPP yang ditetapkan pemerintah.
Jombang, Bhirawa
Pemerintah telah resmi mengumumkan kenaikan harga pokok penjualan (HPP) gabah petani menjadi Rp 3700 untuk gabah kering sawah. Namun harga ini belum bisa dinikmati petani, pasalnya harga dilapangan masih jauh dibawah HPP. DPRD Jombang menilai peran Bulog tidak maksimal karena tidak bisa mengendalikan harga.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Aisyah Laili Agustin mengatakan bahwa HPP yang dikeluarkan pemerintah belum menguntungkan petani. Dengan harga itu dikatakannya yang mendapat keuntungan adalah tengkulak atau pedagangnya.
“Saya kira untuk nilai jual dari HPP itu kurang, harga itu kalah dengan pasar yang bergerak secara cepat. Harga gabah terlalu kecil dan beras terlalu tinggi.” Itu yang untung bukan petaninya akan tetapi tengkulaknya. Seharusnya petani bisa menikmati hasil pertaniannya tidak hanya dinikmati pedagang. Karena itu harus ada jalan keluar, agar petani bisa untung,” terangnya usai melakukan reses dengan petani di Pojok Kulon Kesamben, Rabu (25/2).
Untuk melindungi petani, politisi PKB ini mengatakan pemerintah daerah harus membuat regulasi yang melindungi petani. Salah satunya adalah dengan pembiayaan lembaga tunda jual ditingkat kelompok tani di desa.
“Kita akan usulkan dan gagas peraturan daerah untuk melindungi petani yakni seperti yang sudah diusulkan Gapoktan tadi yaitu perda Tunda Jual. Artinya dimasing masing desa harus apakah itu melalui BUMDes memiliki kewenangan melakukan pembiyaan untuk menunda hasil panen petani saat panen raya sehingga harga tidak jatuh,”ujarnya seperti perda perlindungan petani yang segera digedok awal April mendatang.
Terkait peran bulog, Politisi PKB ini mengatakan Badan Usaha Milik Pemerintah perannya belum maksimal, dan sangat kurang dalam menjalankan HPP ini untuk menyerap hasil pertanian yang bisa menguntungkan petani.” Perannya sangat kurang, Bulog belum bisa menjalankan fungsinya. Butuh ada reformasi Bulog, sehingga petani bisa untung, kita harus dorong itu,”pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Gabungan Kelompok Tani Pojok Kesamben Jombang, Hudi mengatakan harga gabah belum sesuai dengan harapan petani. Meskipun HPP telah dinaikkan akan tetapi hal itu tidak berlaku dilapangan.” Petani tidak bisa mengakses langsung ke Bulog, karena kendala birokrasi dan permodalan,”ujarnya mengatakan.
Dengan terpaksa, lanjut Hudi petani menjual hasil panen mereka ke tengkulak dibawah harga HPP yang telah ditetapkan pemerintah. Petani terpaksa menjual gabahnya dengan harga sekarang Rp 3500. Karena tidak bisa menyetor ke Bulog tadi.” Dengan harga HPP Rp 3700 saja petani masih merugi, apalagi dengan harga di lapangan sekarang Rp 3.400 hingga Rp 3.500, tapi karena tidak terpaksa dan mendesak untuk mengembalikan modal ya dijual,”imbuhnya.[rur]
