Spanduk ucapan selamat datang Provinsi Madura yang disuarakan sejumlah elemen di Madura beberapa waktu lalu. Sinyal untuk terbentuknya Provinsi Madura tinggal selangkah lagi menyusul kesepakatan yang telah dicapai oleh empat bupati di pulau itu.
Tingkatkan Kualitas Pembangunan Manusia di Madura
Surabaya, Bhirawa
Pemprov Jatim tengah merancang upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah Madura tahun depan. Pendidikan menjadi salah satu bagian penting di dalamnya. Peningkatan mutu sekolah, guru dan angka partisipasi pendidikan berhadapan dengan kultur serta kemiskinan yang menjangkit di empat daerah dalam wilayah tersebut.
Kondisi ini pun memantik keprihatinan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo untuk segera melakukan perbaikan. Baik dengan mendongkrak kualitas pendidikan maupun kesehatan. Khususnya di bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan yang rendah disebut karena masyarakat cenderung memilih diniyah salafiyah.
“Karena itu di diniyah kita berikan keterampilan. Kalau fokusnya kita hanya di SMK tidak akan ketemu,” tutur Pakde Karwo.
Pakde Karwo mengaku, angka kemiskinan di atas 20 persen berkumpul di wilayah itu. Karena itu, program jangka panjangnya adalah melalui pendidikan dan kesehatan. Tetapi, perlu juga disiapkan program jangka pendek untuk mengatasinya.
“Semua tidak lepas dari problem kultural. Nanti kita jelaskan seperti apa permasalahannya. Karena itu tidak cukup hanya pendidikan,” tandas Soekarwo.
Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Achmad Muzakki menuturkan, Madura menjadi salah satu titik permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Karena itu, ikhtiar Pemprov Jatim untuk memperbaikinya melalui sektor pendidikan dan kesehatan harus didorong bersama-sama. Dalam bidang pendidikan khususnya, penguatan pendidikan vokasi harus diutamakan.
“Saya setuju dengan adanya target perbandingan 70 : 30 SMK dan SMA. Karena tantangannya adalah tenaga kerja terampil,” tutur Muzakki.
Muzakki mengakui, wilayah Madura memiliki ciri khas tersendiri dalam hal pendidikan. Yaitu diniyah yang tidak semata-mata formal. Karena itu, fakta sekolah-sekolah negeri di Madura yang tidak terlalu diminati juga menjadi alasan. Lebih baik jika ada anak bisa membaca kitab meskipun tidak bisa Bahasa Inggris dari pada sebaliknya. Fakta sosiologi semacam ini sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai kekurangan. Justru ini kelebihan yang harus diperkuat.
“Perlu sinergi antara sekolah dengan kyai, ulama, dan pesantren. Itu penting karena di sana pendidikan agama diutamakan. Termasuk bagi sekolah negeri,” tutur dosen UIN Sunan Ampel tersebut.
Kerjasama ini diakui Muzakki mulai muncul dengan adanya program SMK Mini yang simpulnya berada di pesantren. Namun, problem kultural sehingga IPM menjadi rendah masih muncul karena masyarakat menilai tanpa sekolah formal pun bisa mendapat pekerjaan. “Masyarakat harus juga dipahamkan. Bahwa skill labour itu harus dibuktikan dengan sertifikat formal,” tutur Muzakki.
Selain itu, percepatan kualitas pendidikan juga dapat memanfaatkan momentum pelimpahan wewenang pendidikan menengah SMA/SMK. Yakni dengan melakukan pertukaran kepala sekolah atau guru dari daerah yang pendidikannya bagus ke Madura. Pertukaran keahlian guru maupun kepala sekolah itu diharapkan mampu mencangkok kualitas pendidikan di Madura.
“Sekarang ini pertukaran tidak hanya bisa dilakukan tetapi menjadi kebutuhan. Namun, pemerintah juga harus siap dengan pertukaran itu, maka guru atau kepala sekolah yang ditugaskan setidaknya bisa menerima insentif khusus atau promosi karir,” tandasnya.
Kepala Dindik Jatim Dr Saiful Rachman mengungkapkan, pelimpahan wewenang SMA/SMK menunjukkan kesenjangan yang ada antar daerah di Jatim. Wilayah Madura salah satunya. “Ada SMK tata boga tapi tidak punya dapur untuk praktik. Saya menemui hal seperti itu,” tutur dia. Saiful menegaskan, Gubernur telah bertemu dengan kyai dari Sampang terkait hal ini. Tahun 2018, konsentrasi pendidikan ada di Madura. “Mohon kepala cabang dinas siap yang di Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep,” pungkas dia. [tam]
