Agus Dono Wibawanto
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi E DPRD Jatim meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim melakukan terobosan agar masyarakat yang menjadi peserta BPJS bisa tercover. Di mana, ketika rumah peserta jauh dari rumah sakit yang masuk dalam standar akreditasi BPJS.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto saat dikonfirmasi, Selasa (15/1) kemarin. Menurutnya, kebijakan stakeholder rumah sakit belum siap, walaupun sudah kewajiban.
“Saya mengimbau Dinkes segera mengkalkulasi berapa persen rumah sakit yang tidak terakreditasi dan tidak terdata BPJS. Bayangkan saja, ada satu kecamatan yang tidak bisa terakreditasi, terus mereka kemana, perlu diantisipasi,” katanya.
Disamping itu, Agus juga meminta agar BPJS Kesehatan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait masalah akreditasi rumah sakit. Pasalnya, data yang masuk di DPRD Jatim, ada belasan rumah sakit yang belum terakreditasi.
“Ya, sebetulnya Kepala Dinkes Jatim sudah memanggil semua direktur rumah sakit, baik tipe A,B,C dan D. Kewajiban rumah sakit adalah untuk akreditasi,” terangnya. Karena itu, kata dia, sejak awal BPJS harus berkoordinasi dengan Depertemen Kesehatan (Depkes), karena BPJS tidak bisa mengintervensi.
“Memberikan surat edaran manakalah bekerjasama dengan rumah sakit bisa akreditasi seperti apa, bagaimana solusinya,” tambahnya.
Dijelaskannya, beberapa kebijakan yang diambil BPJS cenderung tidak populis. Yakni ketentuan bahwa nasabah yang akan menjadi peserta mandiri akan dipotong melalui rekening bank dikhawatirkan membuat takut calon pendaftar.
“Jangan mengambil kebijakan politik berdampak pada masyarakat. Negera harus memberikan jaminan kesehatan dan regulasinya BPJS. Kalau belum memberikan secara penuh, kebijakan jangan tidak populis dong,” terang Agus.
Kebijakan politik BPJS, lanjut dia, jangan selalu memberikan resah di stakeholder. “ingat peserta BPJS tidak semua dibiayai negara. Orang mandiri hak kesehatan, mobilisasi cepat dan administrasi bertele-tele. Kalau rumah sakit jauh, karena rujukan tidak mengambil wilayah mana,” ujarnya.
Kemudian Contoh lagi yaitu, BPJS mendaftar mandiri bayar langsung dipotong didebet. “Kebijakan itu membuat orang mau mendaftar terus takut, karena tidak semua orang punya dana di perbankkan,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinkes Jatim Dr dr Kohar Hari Santoso mengungkapkan kesepakatan bahwa masyarakat tersebut akses dan mutu untuk mendapatkan pelayanan meningkat. Akses dari segi jumlah juga sudah cukup banyak sekarang ini. “Tapi kita juga harus perhatikan mutunya. Mutu itu salah satunya adalah akreditasi,” katanya.
Bagi RS yang habis akreditasinya, lanjut dia, pihaknya telah mempelajari pelbagai penyebabnya. Kohar pun telah mengetahui kendala-kendala RS lantaran masalah administrasi. “Ternyata yang paling banyak sekitar 60 persen lebih masalah administrasi, itu yang mereka belum siap. mangkanya kita panggil direkturnya kemarin,” paparnya. [geh]
