Ditolak Warga,Pengeboran Lapindo Jalan Terus

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama Ketua Dewan Sulamul Hadi Nur Mawan menyerahkan bantuan pada 20 Kades. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Walaupun sebagian warga masih menolak, namun proses pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas di Desa Kedungbanteng, Kec Tanggulangin sudah dipastikan akan terus berjalan. Bupati Sidoarjo akan terus melakukan sosialisasi atau pemahaman kepada warga sekitar, supaya pengeborannya berjalan dengan baik.
”Saya akan mencarikan solusi yang jelas dan tegas, kalau perlu perjanjian hitam di atas putih atau MoU dengan warga, bagaimana nantinya kalau terjadi luapan lumpur lagi. Siapa yang bertanggunjawab,” tegas Bupati Sidoarjo Saiful Ilah saat menghadiri peringatan 20 tahun Lapindo, Selasa (12/4) kemarin.
Bupati Saiful Ilah mengaku kalau pihak Lapindo Brantas pernah mengajukan izin pengeboran kembali pada tahun 2011. Tetapi saya tak mengizinkan, saya menolak karena uang ganti rugi yang diberikan kepada korban terdampak belum tuntas. ”Jika saya memberikan izin tentu warga akan sangat marah. Oleh karena itu saya tolak langsung, sambil menunggu uang ganti ruginya selesai,” jelasnya.
Selanjutnya di tahun 2015, pihak PT Lapindo Brantas mengajukan izin kembali, karena proses ganti ruginya sudah selesai. Melihat kondisi ini dan proses perizinannya juga sudah lengkap. Mulai dari warga, kepala desa, kecamatan hingga dari pihak ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) juga sudah lengkap semua. ”Makanya kalau tidak saya berikan izinnya nantinya lebih salah lagi. Apalagi yang di bor, di wilayah Lapindo sendiri yang sudah beroperasional sejak tahun 2004,” ujarnya.
Dengan kondisi masyarakat yang masih trauma dengan adanya luapan Lumpur Lapindo itu, Saiful Ilah juga sangat menyadari. Tetapi kondisi trauma kalau bisa jangan terus menurus. Maka diharapkan kepada pihak Lapindo terus berusaha meyakinkan warga, menjamin warga yang dipertegas dengan MoU. Lapindo harus bertanggungjawab dengan sungguh-sungguh.
”Semoga apa yang terjadi dulu tidak akan terulang kembali. Apalagi kondisinya sekarang ini sistemnya sudah sangat canggih. Jadi bila akan terjadi sesuatu hal bisa dideteksi lebih dini,” harap Saiful Ilah.
Sementara itu, Presdir PT Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna mengaku kalau wilayah pengeboran operasional Lapindo ada di 20 desa yang terletak di empat kecamatan, yakni di Kec Porong, Krembung, Tanggulangin dan Tulangan. Sejak kejadian luapan lumpur tahun 2006 itu, tidak ada aktivitas pengeboran sama sekali hanya melakukan pembersihan saja.
Kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap hasil produktivitas yang telah dihasilkan. Tahun 2004 hasilnya bisa mencapai 80 juta feet per hari, sekarang ini yang bisa mencapai 5 hingga 6 juta feet per hari. ”Jadi cukup jauh produksi gasnya kalau dibandingkan dengan yang dulu. Bagiamana pun juga, karena sudah menjadi tanggungjawab kami, tetap harus kami lakukan. Disisi lain kami juga tetap merealisasikan CSR (Coporate Social Responsibility) kepada warga, yakni dengan memberikan budidaya ikan lele. Penanaman pohon mangrove sebanyak 200 ribu pohon di Tanjung Lumpur seluas 100 hektar. Juga pengembangan pemasangan Jargas (Jaringan Gas) untuk warga dengan harga yang murah,” pungkas Tri Setya. [ach]