Suasana pendaftaran CPNS terakhir yang dilakukan Pemkot Surabaya sebelum ada moratorium. Saat ini DPRD Surabaya meminta pemkot setempat untuk mempersiapkan rekrutmen CPNS. [trie diana/bhirawa]
DPRD Surabaya, Bhirawa
Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta pemkot setempat mempersiapkan rekrutmen CPNS seperti halnya yang telah dilakukan di daerah-daerah lain.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menilai rekrutmen CPNS di lingkungan Pemkot Surabaya masih belum ada titik terang, meski sejumlah daerah mulai mempersiapkan perekrutan CPNS sebagai pengganti PNS yang sudah masuk purna tugas.
“Kami menilai Pemkot Surabaya lebih menyukai tenaga kerja outsourcing (alih daya) dibandingkan rekrutmen CPNS,” katanya, Minggu (17/9).
Menurut dia, hal ini dibuktinya dengan adanya alokasi anggaran untuk tenaga alih daya yang merata hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Surabaya.
“Giliran ada rekrutmen CPNS, kenapa tidak dimanfaatkan untuk merekrut tenaga-tenaga baru, yang terdidik, profesional dan permanen. Padahal setiap tahun selalu ditetapkan anggaran untuk CPNS,” ujarnya.
Ia mengatakan Komisi A setiap tahun mendapatkan update laporan soal PNS yang memasuki masa pensiun dengan jumlah ribuan terutama tenaga guru. “Jumlah persisnya saya lupa. Mestinya data itu terus update,” ujar dia.
Akhir 2016, lanjut dia, saat pembahasan APBD 2017, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya telah melaporkan ke Komisi A tentang ribuan pejabat dan staf PNS yang sudah masuk purna tugas alias pensiun, terutama tenaga guru.
Sebelumnya Pemkot Surabaya tidak berani buka CPNS, meski diperlukan. Hal itu dikarenakan ada moratorium dari pemerintah pusat. “Sekarang, kran itu dibuka lagi, kenapa tidak dimanfaatkan?,” katanya.
Mestinya, lanjut dia, keberlanjutan kepegawaian itu menjadi pertimbangan untuk membuka kembali formasi CPNS di Pemkot Surabaya agar regenerasi tetap berjalan.
Ia meyakini jika hasil penjaringan CPNS di era sekarang, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin baru di Pemkot Surabaya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pemkot Surabaya Mia Santi Dewi belum bisa dikonformasi. Saat dihubungi melalui ponselnya tidak aktif. [gat]
