Kusnadi
DPRD Jatim, Bhirawa
Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengaku belum mengetahui terkait anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,384 triliun oleh Pemprov. Hal ini disampaikan usai menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor DPRD Jatim, Minggu (5/4).
Dari Pantauan Bhirawa, Rapim tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, Achmad Iskandar, Anwar Sadad, Anik Maslachah dan Sekwan DPRD Jatim Andi Fajar Nugroho. Mereka membahas efisiensi anggaran 35 persen anggaran DPRD Jatim.
“Kita juga belum tahu, Rp 2,384 ini didapat dari mana saja. Makanya kita nanti akan menanyakan anggaran itu dari mana saja ke Gubernur,” katanya.
Dijelaskan Kusnadi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini bahwa DPRD Jatim kali pertamanya diminta dari anggaran dewan sebesar Rp 82 miliar. Menurutnya, permintaan Pemprov tersebut telah dituruti dengan menggelontorkan sebesar Rp 100 miliar.
“Tapi, sekarang ada permintaan lebih lagi bahwa 35 persen dari biaya langsung. Oke kita sepakat Rp 139,9 miliar,” terangnya.
Atas permintaan Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu, kata Kusnadi, dalam rangka pengendalian Covid-19 sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. “Nah, ini diperlukan dana sekitar Rp 2,384 triliun. Ini yang kita perlu diskusikan,” papar dia.
Meski demikian, DPRD Jatim pun perlu mendapat data dari Gubernur mengingat dana sebesar itu. Digunakan untuk kegiatan apa saja.
“Apakah untuk penanganan Covid-19 seluruhnya atau sampai pada recovery ekonomi bagi masyarakat terdampak ini,” katanya.
Apapun itu, tambahnya, DPRD Jatim ini adalah sebagai unsur kepemerintahan. Terkait recovery ekonomi ini, seberapa jauh pihaknya bisa terlibat. “Bukan untuk eksekusi, tapi setidaknya kita bisa mempengaruhi kebijakan,” imbuhnya.
Kusnadi kembali menegaskan bahwa, pihaknya sama sekali belum tahu dana sebesar itu untuk apa saja. “Yang kita tahu itu bahwa dibutuhkan dana mendahului PAK untuk pengendalian Covid-19, itu saja yang kita tahu,” jelasnya.
Alokasikan Rp 140 Miliar
DPRD Jatim semakin menunjukkan totalitas untuk penanganan dan mencegah peenyebaran wabah Covid-19. Total anggaran dari internal milik DPRD Jawa Timur yang dialokasikan untuk virus mematikan ini nyaris berjumlah Rp 140 Miliar.
“Kami sepakat, ditambah lagi. Dari awalnya 100 miliar, kini ditambah Rp 39,9 miliar. Jadi total Rp 139,9 Miliar anggaran Dewan yang dikepras untuk Covid-19,” jelas Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Minggu (5/4). Nominal angka tersebut, kata politisi yang akrab disapa Gus Sadad ini, sudah mendekati separuh dari total anggaran DPRD Jatim di tahun 2020. Asal anggaran tidak hanya dari pemotongan dana kunjungan kerja, rapat atau sosialisasi. Tapi lebih dari itu. “Pastinya bukan cuma dari dana kunker, tapi kita desain ulang alias kita rombak total anggaran dewan,” ujarnya serius.
Langkah ini dilakukan DPRD sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat Jawa Timur. Agar wabah Covid-19 ini bisa cepat selesai, meminimalisir dampak sosial dan ekonomi di masyarakat. Dengan harapan korban tidak terus bertambah dan wabah Covid-19 ini segera selesai.
“Kita harus punya sense of crisis, Karena sekarang ini faktanya pandemi, maka pendekatan kita tidak bisa biasa-biasa saja, tidak bisa business as usual,” papar politisi Partai Gerindra ini. DPRD Jatim berharap, langkah DPRD Jatim ini juga segera diikuti serius pihak Pemprov Jatim. Eksekutif dibawah kendali Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus berani mengubah mindset dalam rangka menghadapi krisis semacam ini. “Management of crisis harus diterapkan,” ajaknya.
Bila perlu, lanjut Gus Sadad, seharusnya pemprov Jatim berani merombak total APBD 2020 yang nanti dalam waktu dekat ini dibahas. [geh]
