DPRD Kota Probolinggo Soroti RSUD Belum Jadi, Ada Pengadaan Alkes Rp 25 M

RSU baru kota Probolinggo capai 7 persen.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

Kota Probolinggo, Bhirawa.
Pembangunan rumah sakit baru di Jalan Profesor Hamka, Kelurahan/Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, terus dikebut. Tahun ini, akan dibangun dua gedung. Yaitu, gedung rawat inap dan medical center. Dua gedung itu akan dibangun berdekatan. Gedung medical center dibangun di belakang gedung rawat inap. Pembangunannya sudah dimulai sejak awal Maret. Namu dapat sorotan dari DPRD pasalnya RSUD belum jadi tapi ada pengadaan alkes Rp 25 milyar.

Plt Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kota Probolinggo Rahman Kurniadi, Rabu (16/3) menyebut, pembangunan dua gedung itu dilaksanakan PT Maju Alam Mandiri (PT. MAM). Total anggaran yang disiapkan untuk membangun dua gedung itu sangat besar. Mencapai Rp 161 miliar yang dianggarkan melalui APBD 2022 Kota Probolinggo.

Sat ini, pengerjaan dua gedung tersebut sudah berjalan sekitar tujuh persen. Masing-masing gedung akan dibangun empat lantai. Pelaksana proyek harus merampungkan pembangunan ini paling lambat akhir Desember mendatang. “Pengerjaannya sudah berjalan. Pembangunan telah mulai dilaksanakan sejak awal bulan Maret. Sesuai kontrak, PT MAM harus menyelesaikannya sebelum tahun 2022 berakhir,” ungkapnya.

Rahman optimistis lanjutan pembangunan RS Ar Rozy ini bisa rampung sesuai batas waktu kontrak. Pihaknya pun sudah meminta pada pelaksana agar memperhatikan waktu, sehingga bisa rampung sesuai jadwal. “Pengerjaan fisik rumah sakit baru ini untuk tahun depan tidak ada. Tahun depan insyaallah sudah bisa difungsikan,” terang Rahman.

Pembangunan fisik rumah sakit (RS) baru masih jauh dari kata selesai. Namun, tahun ini Pemkot Probolinggo ternyata sudah mengalokasikan anggaran untuk alat kesehatan (Alkes) di rumah sakit itu. Lumayan besar, sekitar Rp 25 miliar.

Penganggaran alkes di rumah sakit yang disebut RS Ar Rozy itu pun dinilai terlalu terburu-buru oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Karena itu, komisi III akan memanggil dinas terkait untuk mengetahui lebih detail penganggaran alkes ini.

“Untuk mengetahui tentang penganggaran ini. Salah satunya, untuk mengetahui apakah anggaran Rp 25 miliar untuk alkes tersebut sudah dibelanjakan atau belum?” terang Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto, Rabu (16/3).

Agus menilai, anggaran untuk pengadaan alkes sebesar Rp 25 miliar di RS Ar Rozy terlalu terburu-buru. Sebab, bangunan fisik rumah sakit yang merupakan bagian dari program Wali Kota Probolinggo itu belum jadi. DPRD, menurutnya, sudah mengetahui penganggaran itu saat pembahasan KUA PPAS untuk APBD 2022 Kota Probolinggo. Saat itu, menurutnya, pihaknya sempat bertanya anggaran Rp 25 miliar itu untuk apa?

“Waktu itu dijelaskan untuk pengadaan alkes RS Ar Rozy. Kami tanya lagi, loh kan rumah sakitnya belum selesai. Kok sudah beli alkes duluan? Jawabannya memang harus dibeli duluan, karena pemasangannya bersamaan dengan proses pembangunannya,” tandas Agus.

Saat pembahasan APBD 2022 Kota Probolinggo oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD, anggaran untuk pengadaan alkes itu dipertanyakan Banggar. Namun, pihak ekskutif ngotot mempertahankannya. Agus menilai, progres pembangunan fisik RS Ar Rozy saat ini terbukti terlambat. Namun, pengangaran tetap dilakukan. Karena itu, dalam waktu dekat komisi III akan memanggil dinas terkait untuk membahas alokasi alkes tersebut. Apakah sudah dibelanjakan atau tidak.

Jika belum dibelanjakan, menurut Agus, hal itu patut disyukuri. Namun, juga menunjukkan buruknya perencanaan eksekutif. “Jika belum dibelanjakan ya Alhamdulillah. Karena melihat perkembangan sekarang, dimungkinkan rumah sakit belum selesai sampai akhir tahun 2022. Tapi, itu juga menjadi tanda buruknya perencanaan yang dilakukan eksekutif,” terang Agus.

Apabila sudah dibelanjakan, tapi pembangunan rumah sakit tidak selesai, eksekutif menerangkan bahwa alkes itu akan dititipkan ke pihak penyedia. Mengingat, bentuknya sangat besar. “Sudah kami sarankan di komisi agar pengadaan alkes itu dikaji ulang. Rupanya tetap dianggarkan. Yang kami tanyakan, apakah barang yang sudah dibeli tahun 2022 itu tidak usang. Mengingat setiap tahun dimungkinkan keluar spek terbaru,” beber Agus.

Guna memperjelas persoalan tersebut, komisi III berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas anggaran alkes Rp 25 miliar tersebut. Mengingat alokasi dari DAU itu juga tak sedikit, tambahnya.(Wap.hel)

Tags: