Benny Sampir Wanto saat memimpin rapat tanggab darurat kekeringan di Kantor Bakorwil Malang Selasa 23/7 kemarin.
Kota Malang, Bhirawa
Dua kabupaten di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil PP) III Malang, yakni Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pasuruan, melakukan dropping air bagi masyarakat desa yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2019 ini. Dropping air dilakukan atas dasar permohonan kepala desa setempat yang menilai perlunya bantuan Pemkab untuk penyediaan air bagi warganya.
Kabakorwil III PP Prov. Jatim, Benny Sampir Wanto, usai rapat persiapan dan penanganan kekeringan di wilker Bakorwil III, di ruang rapat Arjuna, Kantor Bakorwil III PP Prov. Jatim, Jl. Simpang Ijen 2 Kota Malang, Selasa 23/7 mengutarakan jika dalam mengatasi kekeringan pihaknya telah melakukan beberapa langkah untuk memenuhi kebutuhan air.
Menurut Benny, di Kabupaten Blitar, Pemkab setempat pada bulan April hingga bulan Juli 2019 ini, telah melakukan dropping air ke enam desa di empat kecamatan, yaitu di Kecamatan Wates, Wonotirto, Panggungrejo, dan kecamatan Binangun.
Sedangkan di Kabupaten Pasuruan, telah dinyatakan tanggap darurat kekeringan, karena r sebanyak 21 desa di enam kecamatan mengalami kekeringan. Diantaranya, lima desa di Kecamatan Lumbang, lima desa di Kecamatan Pasrepan, dan empat desa di Kecamatan Lekok. Ia memuji gerak cepat yang dilakukan oleh pemkab setempat. “Bantuan dropping air dari Pemprov. Jatim dalam proses, tapi pemerintah setempat sudah melakukan uapaya sendiri,” ujar mantan Karo Humas dan Protokol Pemprov. Jatim ini.
Selain dua Kabupaten tersebut, di Kabupaten Malang tercatat telah disiapkan dropping air untuk 19 desa di sembilan kecamatan sebagai prediksi kekeringan di wilayah ini pada tahun 2019. Prediksi ini sedikit meningkat dibanding kekeringan di Kab. Malang dibanding tahun 2018 lalu, yang kekeringan tercatat terjadi di 9 desa di 7 kecamatan.
“Sebanyak 9 tangki air telah disiapkan untuk distribusi air di desa-desa yang mengalami kekeringan,” ujarnya mengutip laporan KaBPBD Pemkab Malang, Bambang Istiawan.
Menurut Benny, areal kekeringan ini bisa bertambah karena sesuai prakiraan BMKG, puncak kemarau baru terjadi pada bulan Agustus depan. Oleh karena itu, rakor yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pemkab di wilkernya dalam penanganan kekeringan merupakan hal penting.
“Rakor penanganan kekeringan ini sendiri telah dilakukan oleh Bakorwil III PP sebanyak dua kali. Pertama, dengan 9 kabupaten dan kota di wilker III tanggal 3 Juli lalu. Kedua, tanggal 23 Juli hari ini khusus dengan dua kabupaten yang telah terdampak kekeringan dan satu kabupaten potensial terdampak kekeringan,” ujarnya.
Hadir dalam rakor hari ini a.l. Kepala BPDB Pemkab. Malang, Bambang Istiawan, KaBPDB Pemkab. Pasuruan, Bekti Jati Permana, Kabid Kedaruratan dan Logistik Pemkab. Blitar Suratman, serta perwakilan BPDB Prov. Jatim dan DPU Sumber Daya Alam. [mut]
