Bupati Maryoto ketika melihat peserta ujian PPPK, Senin (13/9).
Enam peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Tulungagung tidak bisa mengikuti ujian pada hari pertama, Senin (13/9). Mereka tak bisa mengikuti ujian akibat reaktif Covid-19 setelah dilakukan swab antigen sehari sebelumnya.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Solikin, mengungkapkan pada hari pertama pelaksanaan ujian PPPK terdapat enam peserta yang belum bisa melakukan ujian. “Untuk hari ini (Senin, 13/9) ada enam peserta yang reaktif,” ujarnya usai bersama Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, dan anggota Forkopimda Tulungagung melakukan peninjauan pelaksanaan ujian PPPK di SMKN 1, 2 dan 3 Boyolangu, Senin (13/9).
Menurut dia, bagi yang peserta yang hasil swab antigennya reaktif Covid-19 bukan berarti tidak bisa ikut ujian dan langsung gugur dalam seleksi, tetapi masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. “Rencananya, ada ujian susulan bagi peserta yang positif Covid-19 pada Jumat (17/9) mendatang,” sambungnya.
Solikin menyebut masih mencari lokasi yang tepat sebagai tempat ujian susulan bagi peserta yang positif Covid-19 tersebut. Selain menegaskan juga nantinya seluruh penjaga atau pengawas ujian akan menggunakan APD (alat pelindung diri) lengkap.
Selanjutnya Solikin membeberkan jika jumlah peserta ujian PPPK di Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 4.000 orang. Mereka memperebutkan 846 formasi tenaga pendidikan SD dan SMP, serta 426 formasi tenaga pendidikan SMA dan SMK.
Sesuai jadwal pelaksanaan ujian yang berlokasi di lima sekolah, yakni SMAN 1 Kedungwaru, SMAN 1 Ngunut, SMKN 1 Boyolangu, SMKN 2 Boyolangu dan SMKN 3 Boyolangu akan berlangsung sampai Jumat (17/9). Setiap hari ujian dibagi dua sesi pagi dan siang.
Pelaksanaan ujian PPPK juga dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Selain tempat ujian setiap saat dilakukan sterilisasi dengan disinfektan, para peserta juga harus menerapkan 5 M.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, berharap dengan pelaksanaan ujian PPPK akan membuat tenaga guru sukarelawan atau guru honorer di Kabupaten Tulungagung semakin berkurang. “Kami berharap tenaga guru sukarela terus berkurang. Saat ini pun kami terus mengajukan penambahan tenaga PPPK untuk tahun depan,” paparnya.
Ia mengakui tenaga guru sukarelawan di Kabupaten Tulungagung relatif banyak. Masih ada sekitar 1.800 guru SD dan SMP yang belum berstatus ASN, meski nanti ada penambahan tenaga PPPK sebanyak 846 orang.
“Karena itu, kami ingin nanti semua guru sukarelawan habis dan menjadi ASN semua. Seperti tahun 2006 sampai tahun 2009 lalu semua GTT sebanyak 2.118 diangkat sebagai PNS. Kami hafal karena dulu menjabat sebagai Kepala Diknas Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya. (wed)
