Dialog-Publik.
Sidoarjo, Bhirawa
Dialog publik soal rencana Pemkab mengusulkan pembangunan Gedung Terpadu Rp800 miliar, di Cafe Ale, Senin (14/8) siang, makin mempertajam friksi antara fraksi yang menolak dan mendukung rencana pembangunan.
Dialog terbuka itu akhirnya tersaji dalam bentuk debat antar-fraksi DPRD. Cuma debat menjadi tidak imbang, karena FKB (Fraksi Kebangkitan Bangsa) yang menjadi motor pendukung kebijakan Pemkab itu seolah ‘ditawur’ dengan anggota fraksi PDIP, PAN, PKS yang bicara lantang dalam dialog itu.
Achmad Amir Aslichin, Ketua Fraksi FKB memiliki dasar argumen mendukung rencana Pemkab, karena penggunaan anggaran gedung terpadu tidak mengganggu belanja modal kebutuhan dasar lain.
Biaya Rp800 untuk gedung itu, menurut anak kedua bupati Saiful Ilah, merupakan biaya maksimal dan masih bisa berkurang. Itupun tidak habis dalam satu tahun anggaran. Pembayaran akan diselesaikan dalam tiga tahun anggaran, untuk tahun pertama dianggarkan Rp250 miliar. Tahun kedua Rp300 miliar dan sisanya sekitar Rp200 miliar. Penggunaan anggaran ini dianggap tidak akan membebani belanja infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. ”Kalau mengejar semua pelayanan ini sampai kapan tidak ada habisnya,” ujarnya.
Dan memang anggaran daerah diarahkan untuk memberi pelayanan terus menerus, ”Tetapi apakah karena melayani sektor-sektor itu lalu kita tidak boleh membangun gedung terpadu,” tanyanya.
Pernyataan ini ditanggapi keras wakil ketua dari PDIP, Taufik Hidayat yang berada dalam satu meja dialog itu, dengan menegaskan anggaran gedung terpadu itu akan menguras seluruh belanja modal SKPD. Seperti Dinas Kebersihan Pertamanan sebelum dimerger dengan dinas lingkungan hidup mempunyai anggaran Rp186 milliar, tetapi setelah dimerger dengan Lingkungan hidup malah berkurang menjadi Rp112 miiar.
Ia juga mempertanyakan, sosialisasi gedung terpadu yang hanya di lingkungan FKB saja. Anggota fraksi lain baru mengetahui setelah usulan gedung itu masuk di KUA PPAS 2018. ”Sebelumnya kita tidak diajak bicara, entah lagi kalau bicaranya di kalangan FKB sendiri,” ucapnya.
PDIP, PAN, PKS mengambil sikap menolak buka tanpa alasan. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum disediakan Pemkab. Tidak usah jauh-jauh membandingkan kondisi jalan Sidoarjo dengan Surabaya, jalan di Mojokerto jauh lebih baik dari Sidoarjo. ”Hutan-hutan di Mojokerto sudah memiliki jalan beton,” tegasnya.
Ia pun dengan lantang menyatakan, sebagai pimpinan dewan, sampai gepeng tidak akan menyetujui gedung terpadu ini. [hds]
