Fraksi DPRD sampaikan PU terhadap raperda LPj pelaksanaan APBD 2022.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Kabupaten Probolinggo, Bhirawa.
DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (12/7) malam menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko, perwakilan Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.
Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko.. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.
Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan terhadap permasalahan kelangkaan pupuk serta harga pupuk yang cukup tinggi, dengan ini disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah melakukan upaya-upaya antara lain melakukan sidak di beberapa kios pupuk pada 8 kecamatan untuk menertibkan kios yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi, membina petani untuk membuat dan memakai pupuk alternatif seperti pupuk organik serta berkirim surat kepada Menteri Pertanian untuk mempertimbangkan penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk komoditas unggulan Kabupaten Probolinggo, seperti komoditas tembakau, kentang dan kubis.
Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terhadap program pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Probolinggo. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Probolinggo tahun 2020 sebesar 218.350 jiwa meningkat menjadi sebesar 223.320 jiwa di tahun 2021 dikarenakan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Namun demikian pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin telah menurun menjadi sebesar 203.230 jiwa. Demikian juga dengan indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dari 3,26 di tahun 2021 menjadi 2,54 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo telah menampakkan hasil yang signifikan.
Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Adapun inovasi yang terus dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain mengidentifikasi potensi-potensi pajak daerah baru bekerja sama dengan instansi terkait yang selanjutnya menetapkannya sebagai wajib pajak baru (ektensifikasi), melakukan elektronifikasi dalam pembayaran pajak daerah, memasang alat tapping box pada hotel dan restoran serta bekerjasama dengan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam upaya penagihan piutang pajak.
Kemudian terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan banyaknya jabatan kepala sekolah yang dirangkap dikarenakan banyaknya kepala sekolah yang pensiun. Artinya jumlah kepala sekolah yang pensiun tidak berbanding lurus dengan jumlah pengadaan ASN jabatan fungsional guru. Sementara di sisi lain sekolah harus tetap beroperasi dan menajaga mutu layanannya, sehingga untuk sementara waktu ada beberapa kepala sekolah yang merangkap jabatan.
Lebih dari itu, pengisian jabatan kepala sekolah tidak hanya harus memenuhi kualifikasi administrasi dan kepangkatan, tetapi juga memenuhi kriteria lainnya, misalnya secara berurutan memiliki sertifikat kepala sekolah, sertifikat guru penggerak ataupun guru senior.
Lalu terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2022 sebagian besar berasal dari sisa serapan anggaran kegiatan yang berasal dari DAK fisik karena adanya beberapa kegiatan yang putus kontrak, sisa serapan anggaran kegiatan yang berasal dari DAK non-fisik, sisa serapan anggaran kegiatan yang berasal dari dana DBHCHT, sisa serapan anggaran belanja tidak terduga serta efisiensi yang berasal dari pelaksanaan tender.
Terakhir Fraksi PDI-P, salah satu jawaban yang disampaikan dalam upaya peningkatan program-program kemiskinan agar tepat sasaran, Pemerintah Daerah telah menyusun skenario verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan pemerintah desa dengan dihadiri oleh unsur-unsur BPD, tokoh masyarakat/agama dan lain-lain. Sedangkan dalam penetapan penerima manfaat atas bantuan-bantuan kemiskinan tetap juga melalui mekanisme verifikasi dan validasi dengan melibatkan unsur terkait.
Ada 3 kebijakan yang dilakukan meliputi program menurunkan beban pengeluaran berupa program-program bantuan sosial dan jaminan sosial, program yang meningkatkan pendapatan berupa program-program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi lokal dan program yang meminimalkan wilayah kantong kemiskinan berupa program sanitasi dan rumah layak huni. Ada 3 strategi yang dipakai diantaranya konvergensi anggaran, konsolidasi program dan meningkatkan peran pemangku kepentingan, tambahnya.(Wap.hel)
