Rapat Paripurna DPRD Trenggalek dengan agenda penyampaian PU (Pandangan Umum) Fraksi terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
DPRD Trenggalek, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian PU (Pandangan Umum) Fraksi terhadap RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2020.
Bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek.Dalam rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin.
Usai rapat Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam mengatakan terkait agenda rapat paripurna hari ini. “Hari ini kita menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan APBD tahun 2020, ” kata Samsul Anam saat ditemui usai rapat, Senin (21/10).
Diungkapkan Samsul, dalam rapat kali ini masing – masing fraksi menyampaikan saran atau masukan, tuntutan dan pertanyaan yang akan dijawab oleh bupati pada tahapan sidang paripurna berikutnya.
Saat ini, Pemerintah Daerah tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Serta bagaimana upaya untuk menarik minat investor datang ke Trenggalek.
“Kita masih terus berupaya bagaimana menarik para investor untuk mendukung tercapai tujuan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang ada, ” imbuhnya.
Terkait kebijakan RAPBD, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Trenggalek. Samsul lanjut menjelaskan, Karena keterbatasan anggaran yang ada di tahun ini, serta anggaran APBD di tahun 2020 yang mengalami penurunan.
“Oleh sebab itu saran dan masukan dari teman – teman fraksi sangat diperlukan. Untuk menutupi kekurangan – kekurangan itu, dan bisa rasional terhadap kegiatan yang kurang begitu mendesak di tahun 2020, ” tegas Samsul.
Ditambahkan Samsul dari asumsi tahun kemarin, jumlah anggaran sekitar Rp 2 milyar. Sedangkan asumsi dari KUA PPAS sekitar Rp 145 milyar.
“Ini yang perlu dirasionalisasikan. Oleh sebab itu, tahapan ini sangat membutuhkan saran dan masukan yang tentunya akan menjadi cakrawala pandang pembahasan kedepan, dari team anggaran pemerintah daerah maupun badan anggaran untuk merumuskan kebijakan di tahun 2020,” tutupnya. [wek]
