Fraksi PKB MPR RI: Penundaan Pemilu Hanya Bisa Jika Didukung Kuat Rakyat

Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB Dr Jazilul Fawaid menegaskan;  Penundaan Pemilu hanya bisa terjadi jika mendapatkan dukungan kua( rakyat. 

“Kalau tidak ada kehendak kuat rakyat, tidak mungkin dilaksanakan penundaan Pemilu. DPR dan MPR adalah cerminan kehendak rakyat. Kalau wacana ini mendapatkan dukungan kuat dari rakyat, maka cukup alasan bagi MPR untuk menjalankan amandemen,” papar Jazilul dalam diskusi bertajuk “Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi”, Selasa (15/3/22). Diskusi ini digelar fraksi PKB MPR RI di ruang delegasi gedung MPR-Senayan-Jakarta.

Diakui Gus Jazil (panggilan akrabnya), untuk sampai saat ini berada belum ada satupun fraksi di MPR yng mengusulkan amandemen. Sejauh ini, di MPR hanya ada rekomendasi dari MPR periode sebelumnya, untuk membahas Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) saja.

“Sampai hari ini, masih ada Partai yng maju mundur. Ini masih pada tahap wacana, belum sampai pada forum pengambilan keputusan. Sering Partai-Partai dalam membahas UU ikut terus. Tetapi pada tahap pengambilan keputusan tidak setuju,” papar Gus Jazil.

Penundaan Pemilu, lanjutnya, lebih pada memberikan pintu usulan kepada Partai-Partai. Jadi belum sampai pada pengamb ilan sikap. Jangan-ja,gan kalau nanti wacana ini terus diguyurkan, nanti pada tahap pengambilan keputusan resminya, Partai-Partai setuju. Kita tunggu saja, ajak nya.

Menurut Gus Jazil, penundaan Pemilu, baru sebatas wacana, sehingga layak untuk di diskusikan. Jika nantinya terjadi amandemen, pasal mana harus diubah. Bagaimana pula persetujuan atau penolakan Partai-Partai. 

“Bagi PKB, ini baru pada tahap dasar kalau didukung rakyat. Kalau nggak didukung rakyat, ya berhenti. Penundaan Pemilu kapan ? Waktu masih 2 tahun lagi. Perbincangan publik masih bisa berubah,” tandas nya.

Dikatakan, diskusi ini dimaksudkan untuk menga;ak masyarakat, bahwa di era demokrasi, topik apapun bisa dibuka. Diskusi seperti ini, minimal bisa menjadi referensi dunia Akademik bahwa ada hal-hal, yng belum diatur secara rigit dalam konstitusi kita.

“Penundaan Pemilu, bukan persoalan sepele. Mekanisme ya juga tidak mudah, rumit, termasuk dampaknya. Tapi kesimpulannya, kalau kita mau melakukan amandemen, maka dibutuhkan kehendak rakyat yng kuat,” ulangnya

Gus Jazil mengingatkan, bahwa penundaan Pemilu bisa dilakukan, asal menggunakan mekanisme ketatanegaraan atau konstitusi. Tidak boleh keluar dari Koridor Konstitusi. Oleh sebab itu, fraksi PKB MPR mengajak publik dan semua rakyat, untuk memberikan masukan. 

“Supaya gagasan ini, baik pro maupun kontra, bisa menjadi pertimbangan, untuk langkah- langkah selanjutnya. Agar penundaan Pemilu itu, memang benar dilakukan untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai penundaan Pemilu, justru membuat masalah,” pesan Gus Jazil. (ira.hel)