Foto Ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Bila Surabaya sudah melenggang menikmati Frontage Road (FR) sisi barat dan timur di kawasan Jl A Yani, namun masyarakat harus bersabar lima tahun menunggu tuntasnya pembangunan FR Sidoarjo sepanjang 9,2 km. Karena target selesainya tahun 2021.
Sudah lebih tiga tahun ini Pemkab Sidoarjo masih bergelut menuntaskan FR di sisi timur jalan mulai dari Desa Kedungrejo, Kec Waru sampai di Kec Buduran. Sudah ada 11 perusahaan yang sudah menghibahkan lahan, namun masih belasan perusahaan lagi yang masih ditunggu hibahnya. Progresnya masih lamban dan butuh ketelatenan dan ketekunan untuk membebaskan lahan dan menunggu hibah dari perusahaan.
Menurut Kadin PU Bina Marga, Ir Sigit Setyawan, persoalan beratnya adalah pada pengadaan tanah. ”Tantangan terbesarnya adalah berhadapan dengan pemilik lahan,” ujarnya.
Meski demikian, PU Bina Marga tetap berusaha menyelesaikan FR hingga tahun 2021.
Namun bisa dibayangkan kemacetan jalur Sidoarjo-Surabaya pada lima tahun mendatang. Saat ini saja macetnya bukan main.
Anggota DPR RI dari Dapil Sidoarjo, H Sungkono, sangat berharap Sidoarjo dapat menyelesaikan FR seepat mungkin karena tingkat kepaadatan lalu lintas di Jl A Yani Sidoarjo mulai dari Buduran sampai Bundaran Waru. Pada jam tertentu kendaraan tidak bisa bergerak karena volume kendaraan. Solusinya dengan membangun jaringan jalan baru yakni FR. ”Harus diakui Sidoarjo sangat lamban sekali. Coba lihat Surabaya yang begitu cepat membangun FR,” ujarnya.
Sebenarnya tantangannya Surabaya dan Sidoarjo sama, yakni pengadaan dan anggaran. Surabaya juga memiliki tantangan yang sangat berat tetapi kenapa bisa cepat diatasi dan kini proyeknya sudah dirasakan dan dinikmati masyaakat. Dari sisi anggaran, Sungkono sebenarnya siap mencari bantuan dari anggaran pusat. ”Sebagai anggota Banggar DPR RI, saya bisa mengusulkan anggaran FR. Tetapi karena Pemkab seolah-olah tidak butuh tentu saja saya juga pasif,” katanya.
Anggota DPR RI dari dapil Sidoarjo bukan hanya dirinya, tetapi juga ada yang lain bisa menjembatani kebutuhan anggaran pusat untuk FR. Sebagai anggota banggar, Sungkono malah membantu mengusulkan anggaran pusat untuk pembangunan jembatan di Tulungagung, Kediri, Mojokerto dan sebagainya dengan nilai puluhan hingga ratusan miliar.
Karena komunikasi anggota DPR RI dari Dapil Sidoarjo dengan Pemkab Sidoarjo tidak nyambung akhirnya Sidoarjo keteteran sendiri membeayai program-program pembangunan infrastruktur. [hds]
