Peserta Simulasi UNBK Paket B dan Paket C di SMK Antartika 2 Buduran Sidoarjo, Minggu (11/2) kemarin.
Tahun Ini Wajib Dilaksanakan Berbasis Komputer
FKPKBM Jatim, Bhirawa
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak lagi hanya milik siswa di sekolah formal. Warga belajar yang hendak mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Keseteraan (UNPK) atau yang dikenal ujian kejar paket tahun ini juga akan menghadapi metode ujian serupa.
Kewajiban ini membuat PKBM harus melakukan persiapan ekstra. Mulai dari menentukan sekolah penggabung,menyiapkan server hingga tenaga teknis. Satuan pendidikan non formal perlu menumpang ke sekolah formal lantaran mereka tak memiliki sarana untuk melaksanakan ujian.
Ketua Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Jatim Achmad Suko menjelaskan, tahun ini bukan hanya PKBM di kota Surabaya yang harus melaksanakan UNBK. Lebih dari itu, sebanyak 1.115 PKBM se Jatim juga harus menggelar UNBK. “Prinsipnya kami siap,. Tetapi karena PKBM tidak punya fasilitas (komputer), tetntunya harus meminta bantuan ke pendidikan formal yang akan difasilitasi Dinas Pendidikan (Dindik) di daerah,”jelasnya Suko.
Menurutnya, tahun ini tidak ada toleransi lagi untuk menggunakan UNPK berbasis kertas. Kecuali untuk peserta yang tidak memungkinkan menggunakan komputer seperti berada di lapas. Untuk itu, setiap PKBM harus mulai mencari sekolah yang bisa dijadikan tempat bergabung untuk pelaksanaan UNPK berbasis komputer.
Apalagi UNBK untuk pendidikan non formal sudah diawali pada gelombang kedua ujian tahun 2017. “Jadwalnya nggak sama, sehingga bis pinjam di formal. Yang kejar paket C bisa pinjam tingkat SMP,” lanjutnya.
Meski menumpang, ada modal awal yang harus dimiliki PKBM dalam melaksanakan UNBK. Yaitu memiliki server sendiri. ” Untuk 2018 ini, semua lembaga diharapkan bisa pakai komputer. Biaya ujian ada dari pemerintah,” lanjutnya.
Hanya saja, PKBM masih harus mengeluarkan biaya untuk pengawas, teknisi dan proktor. Hal ini dirasa lebih efisien dibandingkan saat berbasis kertas. Karena harus mengeluarkan biaya banyak untuk pengambilan, pengoreksian dan pengawasan. “Sekarang online, tenaga sudah semakin berkurang. Tahun depan, setidaknya ada bantuan sarana dari pemerintah karena tidak ada PKBM yang punya fasilitas UNBK,” ujarnya.
Terpisah, Kasi Pendidikan Masyarakat Dindik Kota Surabaya Thussy Apriliandari mengungkapkan, di Surabaya pelaksanaan USBN dan UNPK nantinya sama dengan pendidikan formal yakni menggunakan ujian berbasis komputer. Oleh sebab itu dibutuhkan persamaan persepsi agar pelaksanaan ujian berjalan dengan lancar.
“Secara bertahap kami akan mulai persiapan dengan sosialisasi pada operator Dapodik PAUD/DIKMAS, Kemenag, Penilik, pondo pesantren, serta lembaga penyelenggara PKBM,” ungkapnya. [tam]
