Gelontor Rp3 M untuk Perbaiki Kampung Kumuh

Kota Mojokerto, Bhirawa
Pemkot Mojokerto tahun2016 ini mengaokasikan anggaran Rp3,645 miliar untuk pembenahan infrastruktur kampung kumuh. Program berkelanjutan yang diawali tahun 2015 lalu ini, ingin mengubah wajah kumuh sejumlah kampung di Kota Mojokerto.
Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mojokerto, Heryana Dodi Murtono menguraikan, program bedah kampung ini usulan dari warga melalui kelurahan masing-masing. Program ini tak hanya menyasar rumah warga yang miskin tapi juga infrastruktur lainnya seperti gapura, saluran air hingga paving jalan.
”Sasaran yang dituju memang rumah atau infrastruktur yang sudah rusak dan perlu dibenahi,” katanya, Minggu (14/8) kemarin.
Dalam program bedah kampung, ada tujuh kelurahan yang bakal atau sedang digarap. Yakni Kel Balongsari, Sentanan, Prajurit Kulon, Kranggan, Blooto, Pulorejo dan Mentikan. Total dana yang digunakan sebesar Rp3,645 miliar dan itu dari APBD Kota Mojokerto.
Ini murni dari APBD dan bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD).
Adapun dana program bedah kampung ini hanya digunakan untuk pengadaan material saja. Sedangkan pengerjaan program ini dilakukan dengan tenaga kerja dari kelurahan itu. Semua pengerjaan sifatnya padat karya, dimana honor tenaga kerja dibayarkan melalui Disnaker Kota Mojokerto.
”Honor tukang dan kuli diberikan setiap hari. Untuk honor tukang sebesar Rp65 ribu, kuli sebesar Rp85 ribu dan koordinatornya Rp100 ribu. Jika ditotal, dana untuk honor tenaga kerja di tujuh kelurahan mencapai Rp2 miliar, dimana masing-masing kelurahan dananya sekira Rp300 juta,” ujarnya.
Dari program bedah kampung ini, Pemkot memang menargetkan bisa dimulai dalam Agustus ini. Untuk minggu-minggu ini Kel Pulorejo dan Blooto sudah dimulai. Sedangkan Kel Balongsari bakal dimulai pada pekan depan.
”Adapun program ini sudah berjalan tahun sebelumnya yang mencakup Kel Meri, Gununggedangan, Miji, Kauman, Jagalan dan Magersari. Sedangkan untuk tahun depan ada empat kelurahan yang dijangkau yakni Wates, Purwotengah, Gedongan, dan Surodinawan,” pungkasnya.
Proyek garap kampung ini mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD setempat. Anggota komisi II, Yunus Suprayitno mengatakan fokus pembenahan kampung ini merupakan program kerakyatan yang harus diapresiasi. ”Harus diapresiasi, karena fokusnya rakyat kebanyakan. Ini menciptakan iklim pembangunan yang merata,” kata politisi banteng ini.
Untuk tahun-tahun mendatang anggaran pembangunan mestinya diperbesar. Kalau sasarannya tepat maka tahun-tahun mendatang ada baiknya anggarannya ditambah, sehingga jangkauannya akan lebih merata. [kar]